Tantangan Kabinet Jokowi, Mulai dari Ego Sektoral Hingga Reformasi Birokrasi
KATADATA ? Saat memimpin rapat kabinet perdana, Senin (27/10), Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk meningkatkan koordinasi lintas kementerian. Sederhananya, Jokowi, panggilan akrab mantan Gubernur DKI Jakarta ini, meminta tiap-tiap aparatnya menghentikan ego sektoral serta melakukan reformasi birokrasi.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, selama ini ego sektoral menjadi kendala dalam menjalankan suatu kebijakan. Ini diakibatkan ada proses komunikasi yang tidak efektif antarkementerian.
?Komitmen pemerintah melakukan reformasi birokrasi serius dan menjadi agenda utama,? ujarnya saat berbicara di ?DBS Asian Insight? yang diselenggarakan Bank DBS dan didukung oleh Katadata Indonesia, Selasa (25/11).
Dia mengakui, selama ini masing-masing kementerian cenderung bekerja sendiri-sendiri. Termasuk kurang koordinasi dengan kementerian lain, terutama di bawah kementerian koodinator yang berbeda.
?Begitu pula dengan birokrasi. Susah untuk mengubahnya,? kata Sofyan yang pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika serta Menteri BUMN pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I.
Mari Elka Pangestu, mantan Menteri Perdagangan pada Kabinet Indonesia Bersatu, mengakui tingginya ego sektoral yang ada di masing-masing kementerian. Berdasarkan pengalamannya, jika kebijakan tersebut berada di bawah koordinasi yang sama akan mudah dijalankan, tapi jika lintas koordinasi sulit dilaksanakan.
?Apalagi kalau ada menteri yang memiliki latar belakang partai politik. Itu makin sulit berkoordinasi, terlebih menjelang pemilu,? tutur dia.
Persoalan birokrasi, Mari mengakui bukan langkah yang mudah untuk melakukan pembenahan. Di kementerian Perdagangan, dia menerapkan prinsip transparansi bagi seluruh pegawai supaya mengubah perilaku dan cara berpikir sehingga dapat bekerja lebih efisien dan produktif.
Dengan cara ini sistem penilaian terhadap semua pegawai dapat diakses semua pihak dengan demikian diharapkan dapat mengurangi prasangka ada kolusi antarpegawai, dari lapisan terbawah hingga ke atas.
Dia menjelaskan, dari pengalamannya selama 10 tahun di kabinet, hal yang paling mudah dilakukan adalah mengubah undang-undang. ?Setelah kita jalani, reform is not easy. Mengubah undang-undang is only one step. Ternyata implementasi itu adalah the biggest issue,? ujar dia.
M. Chatib Basri turut menceritakan pengalamannya melakukan perubahan saat menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Menurutnya, perubahan itu tidak dapat dilakukan secara cepat, dan dimulai dari hal kecil namun berdampak besar. Mulai dari memperbaiki website hingga pelatihan pegawai BKPM menanggapi investor melalui telepon.
?(Kalau saya investor), saya nggak akan terbang dari New York ke Jakarta hanya untuk tahu Indonesia, karena it cost me US$ 5.000-US$ 6.000. (Yang) pertama saya cek adalah website,? ujar Chatib.
Website BKPM ketika itu, kata dia, isinya tidak jelas dan tidak memberikan informasi yang menarik bagi investor. ?Bahkan saya nggak mengerti apa isinya. Isi perpres, peraturan menteri keuangan. Kalau mau ubah web kita nggak perlu ke DPR. Itu bisa dilakukan segera,? tuturnya.
Selain itu, Chatib mulai memperbaiki sistem komunikasi kantor. Pertimbangannya, investor yang masih membutuhkan informasi tambahan akan memilih untuk menelepon langsung ke kantor. Para petugas BKPM kemudian diberikan pelatihan agar mampu menghadapi investor.
BKPM saat itu juga menerapkan proses komplain langsung kepada para investor. Setiap investor diberikan PIN (Personal Identification Number) sehingga mengetahui di bagian mana berkas investasinya tertahan. Keluhan langsung ke Kepala BKPM langsung ditindaklanjuti ke setiap deputi terkait.
Mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, kabinet pada pemerintahan sekarang harus mengutamakan proses kerja sebagai tim, sehingga harus menghindari ego sektoral.
?Menteri bisa berasal dari latar belakang berbeda, tapi ketika kerja harus sebagai tim,? ujarnya.