RI jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas, Ini Harapan Kemenkeu

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz
Ilustrasi. Bank Dunia resmi mengelompokkan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas.
2/7/2020, 14.54 WIB

Bank Dunia resmi mengelompokkan Indonesia dalam kategori negara berpendapatan menengah atas dari sebelumnya  kelompok negara berpendapatan menengah bawah. Hal ini terjadi di tengah upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional. 

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari menjelaskan, peningkatan status ini akan lebih memperkuat kepercayaan dan persepsi investor, mitra dagang, dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia. "Pada gilirannya, status ini diharapkan dapat meningkatkan investasi," tulis Rahayu dalam keterangan resminya, seperti dikutip Katadata.co.id, Kamis (2/7).

Selain meningkatkan investasi, kenaikan status tersebut diharapkan dapat memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan RI, mendorong daya saing ekonomi, dan memperkuat dukungan pembiayaan.

Adapun kenaikan status ini dinilai sebagai bukti atas ketahanan ekonomi Tanah Air dan kesinambungan pertumbuhan yang selalu terjaga dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah pun menyatakan akan terus mendorong serangkaian kebijakan reformasi struktural yang difokuskan pada peningkatan daya saing perekonomian.

(Baca: Bank Dunia Naikkan Status Indonesia, Apa Keuntungannya?)

Hal ini terutama akan dilakukan pada aspek modal manusia, serta produktivitas, kapasitas, dan kapabilitas industri untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit transaksi berjalan. "Serta pemanfaatan ekonomi digital untuk mendorong pemberdayaan ekonomi secara luas dan merata," ujarnya.

Lebih lanjut, kenaikan status tersebut juga merupakan tahapan strategis dan landasan kokoh menuju Indonesia Maju tahun 2045 dan ekonomi terbesar kelima di dunia. Untuk itu, perlu peningkatan pada beberapa kebijakan. Pertama,  memperkuat sumber daya manusia melalui pendidikan, program kesehatan, dan perlindungan sosial.

Halaman:
Reporter: Agatha Olivia Victoria