DJP: Pelaku UMKM Online Dapat Manfaatkan Insentif Pajak Covid-19
Pemerintah memberikan insentif dengan menanggung pajak penghasilan atau PPh bagi para pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah yang saat ini ditetapkan sebesar 0,5% terhadap total omzet. Direktorat Jenderal Pajak menyatakan insentif tersebut juga berlaku bagi UMKM yang melakukan bisinis secara daring atau online.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menjelaskan konvensional dan online hanya merupakan cara penjualan. Adapun sepanjang pelaku usaha mengantongi omzet di bawah 400 juta per bulan atau Rp 4,8 miliar per tahun, maka masih termasuk dalam kagetori UMKM.
"Sepanjang penjualan Rp 400 juta per bulan atau di bawah Rp 4,8 miliar setahun, insetif itu boleh dimanfaatkan," ujar Hestu dalam acara Katadata.co.id bertajuk "“UMKM Bangkit Bersama Pajak”, Senin (13/7).
(Baca: Belum 10% UMKM Kantongi Insentif Pajak, Ini Alasannya)
Pemerintah akan menanggung seluruh PPh UMKM tersebut selama masa pandemi kini. Dengan demikian, pelaku UMKM konvensional maupun online hanya perlu melaporkan hitungan besaran PPh finalnya saja.
Hestu mencontohkan, jika seorang pengusaha UMKM memiliki pendapatan Rp 50 juta dari penjualan produk melalui konvensional dan Rp 100 juta melalui online, keduanya bisa digabungkan menjadi Rp 150 juta. Kemudian, terhitung PPh Final sebesar 0,5% dari Rp 150 juta yakni Rp 750 ribu. "Itu dilaporkan saja tidak harus disetor karena pemerintah yang tanggung beban pajak itu," kata dia.
Insentif pajak kepada UMKM diberikan pemerintah dengan total Rp 2,4 triliun. Awalnya, insentif ini hanya akan diberikan 6 bulan sejak Maret 2020.
(Baca: Strategi Ditjen Pajak Menghilangkan Stigma di Mata Pelaku UMKM)
Namun, Hestu menyebut pihaknya akan memperpanjang masa pemberian insentif mengingat pandemi yang masih menyebar di Indonesia. "Ini sedang kami proses agar diperpanjang sampai Desember. Jadi sudah akan ada keluar peraturan menteri keuangan baru," ujarnya.
Maka dari itu, ia berharap para pelaku wajib pajak UMKM dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga lebih mudah dalam menjalankan usaha.
Sebelumnya, Ditjen Pajak telah mengabulkan seluruh permohonan insentif pajak yang diajukan oleh 201.880 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah hingga 30 Juni 2020. Meski demikian, jumlah tersebut belum sampai 10% dari jumlah UMKM pembayar pajak tahun kemarin. Padahal pengajuan insentif pajak UMKM dapat dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu tanpa harus datang ke kanwil pajak.
Survei yang dilakukan Katadata Insight Center menemukan, sebanyak 62,6% pelaku UMKM yakin bisnisnya dapat berjalan lebih dari satu tahun sejak pandemi Maret 2020. Namun, sekitar 20% UMKM berpotensi gulung tikar sebelum September mendatang.
KIC melakukan survei UMKM untuk kawasan Jabodetabek. Survei yang menjangkau 206 responden itu berlangsung pada 8-15 Juni 2020. Hasil survei lengkap dapat dilihat dalam databoks di bawah ini.