Bantuan Uang Tunai Pekerja Gaji di Bawah Rp5 Juta untuk Pacu Daya Beli
Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta guna meringankan dampak pandemi corona. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, bantuan ini diberikan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan pekerja dan keluarganya yang terdampak Covid-19.
“Kami ingin memastikan daya beli dan konsumsi tetap terjaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat," kata Ida seperti dikutip dari keterangan pers yang diterima Katadata.co.id, Jumat (7/8).
Dia menargetkan bantuan ini akan cair mulai September mendatang. Adapun, bantuan bagi pekerja ini merupakan program stimulus yang digodok bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Keuangan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Ida mengatakan, bantuan tunai yang akan diberikan selama empat bulan ini merupakan perluasan stimulus bantuan sosial (bansos) untuk meningkatkan daya beli dan perekonomian pekerja. Sebab, covid-19 telah menurunkan pendapatan para pekerja.
Menurutnya data BPJS Ketenagakerjaan jumlah pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta mencapai 13,8 juta orang. Data ini akan terus divalidasi untuk memastikan bantuan disalurkan tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya duplikasi.
Adapun, subsidi gaji diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dan akan diberikan per dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp 1,2 juta.
Ida memastikan, pekerja penerima subsidi ini adalah pekerja swasta di luar PNS dan pegawai BUMN. Pekerja penerima subsidi harus pekerja yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp 150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
Pemberian bantuan ini, lanjut Ida, sebagai apresiasi bagi para pekerja yang terdaftar dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa bantuan yang akan diberikan kepada 13 juta pekerja, membutuhkan anggaran mencapai Rp 31,2 triliun. "Tapi ini anggarannya sekitar Rp 31,2 triliun," kata Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (5/8).
Program ini menambah daftar stimulus yang diberikan pemerintah untuk penanganan dampak pandemi corona, setelah sebelumnya meluncurkan program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin dan Kartu Prakerja untuk pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan program pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah cukup banyak dan saling berkesinambungan. Beberapa program tersebut seperti bansos tunai, bantuan pangan non-tunai, program keluarga harapan (PKH) serta penyaluran kredit UMKM.