Pemerintah menyatakan implementasi dari transformasi digital mampu meningkatkan efisiensi belanja negara di kala pandemi. Selain itu hasil pekerjaan pemerintah pusat maupun daerah bisa lebih efektif dengan berbasis teknologi.
Selain belanja dinas, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa masih banyak anggaran pemerintah lainnya yang bisa dihemat karena bekerja secara virtual. Pengeluaran yang dimaksud yaitu paket rapat seperti biaya sewa tempat, makanan ringan, dan makan siang.
"Ini merupakan pengurangan yang cukup besar," kata Suahasil dalam sebuah diskusi virtual, Rabu (12/8).
Dia menjelaskan, semangat transformasi digital sebenarnya sudah didengungkan sejak beberapa tahun lalu. Namun, hal ini tak kunjung dijalankan secara maksimal karena masyarakat masih terbiasa dengan cara kerja lama.
Di sisi lain, Suahasil menilai, transformasi digital akibat pandemi juga menuntut perbaikan kemampuan teknologi masing-masing pribadi. "Bisa dibilang menuntut tata kelola baru," ujarnya.
Ia mencontohkan, Kemenkeu sebenarnya telah memulai konsep bernama new thinking of working sejak tiga tahun lalu. Ini merupakan cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien berbasis teknologi, namun belum maksimal dilakukan sebelum Covid-19 melanda.
Tetapi, transformasi digital menjadi suatu keharusan sejak pandemi melanda seluruh dunia. Dengan begitu, semua masyarakat dipaksa untuk lebih melek teknologi.
Kemenkeu juga telah merespons hal ini dengan menerapkan penggunaan teknologi dalam merumuskan kebijakan. Salah satunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 yang disiapkan staf Kemenkeu dari rumah masing-masing. "Tapi Perppu bisa dirumuskan, disetujui dan didiskusikan dengan rapat-rapat virtual," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan belanja bisa dihemat sebesar Rp 145 triliun tahun ini lantaran dampak kebijakan jaga jarak fisik dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Belanja yang dimaksud seperti perjalanan dinas serta rapat.