Sri Mulyani Ungkap Ketidakpastian Harga Vaksin Covid-19 Pengaruhi APBN

Pemerintah telah meneken kerja sama pembelian vaksin Covid-19 dengan sejumlah perusahaan farmasi dari berbagai negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan masih terdapat ketidakpastian terkait harga vaksin, sehingga anggaran untuk program tersebut akan bersifat dinamis. 

"Anggaran disediakan untuk tahun ini maupun tahun depan, tentu secara bertahap. Namun karena ada ketidakpastian mengenai harga, nanti kami akan secara dinamis, yang paling penting adalah transparansi," ujar Sri Mulyani dalam  acara Capital Market Summit and Expo 2020, Senin (19/10).

Untuk itu, menurut Sri Mulyani, pemerintah telah menggandeng aparat penegak hukum yakni KPK dan Kejaksaan untuk mematau pengandaan vaksin. Seluruh pihak dilibatkan untuk menciptakan transparansi. 

Selain untuk pembelian vaksin, pihaknya juga akan menyiapkan anggaran untuk pendistribusian vaksin ke seluruh Indonesia. "Ini akan jadi salah satu tambahan anggaran yang harus disediakan oleh APBN," katanya. 

Sri Mulyani menjelaskan, masih terdapat sejumlah tantangan bagi Indonesia untuk menyelenggarakan program vaksinasi yang diharapkan terealisasi mulai tahun ini. Pertama, terkait apakah vaksin bisa sukses dan aman diberikan kepada masyarakat. Setidaknya ada lebih dari 200 jenis vaksin Covid-19 yang telah dikembangkan oleh berbagai instansi farmasi di seluruh dunia.

Namun, hingga saat ini terdapat belasan kandidat vaksin yang tengah melakukan penelitian lanjutan.

Kedua, terkait perencanaan target prioritas vaksin. Jika vaksin corona ditemukan, maka pemerintah harus menentukan prioritas orang-orang yang membutuhkan vaksin. Ketiga, masalah logistik dan distribusi vaksin. Pendistribusian vaksin corona menjadi tantangan karena harus harus disimpan di dalam suhu rendah yakni berkisar minus dua hingga tujuh derajat celcius. "Ini tentu tidak mudah dan murah dan harus disediakan APBN," katanya. 

Pasien positif Covid-19 bertambah 3.373 orang per 19 Oktober 2020. Total Kasus mencapai 365.240 dengan 289.243 pasien dinyatakan sembuh dan 12.617 orang meninggal dunia.

Pemerintah berencana melakukan vaksinasi pada 9,1 juta orang berisiko tinggi Covid-19 mulai akhir November 2020. Saat ini, tiga produsen Tiongkok yakni Sinovac, Sinopharm, dan Cansino telah memberikan komitmen untuk memasok vaksin ke Indonesia. 

Penerima prioritas pertama adalah tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan dan laboratorium pemeriksaan SARS-CoV-2. Kemudian kelompok prioritas kedua, yakni petugas pelayanan publik, aparat TNI-Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

"Sinovac telah berkomitmen untuk memberikan kesempatan Indonesia membeli vaksin dalam dua kali pengiriman. Rencana awal di bulan November 1,5 juta (dosis), dan Desember 1,5 juta (dosis) vaksin," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan pengendalian Penyakit (P2P) Achmad Yurianto di Jakarta, Senin (19/10).

Vaksin akan tersedia setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Majelis Ulama Indonesia memeriksa keamanan dan kehalalan vaksin. Saat ini dua lembaga tersebut sedang berada di Tiongkok untuk untuk memastikan keamanan dan kehalalannya. Vaksin Sinovac akan diberikan dua dosis pada satu orang dengan jeda 14 hari.

Sedangkan pasokannya sebanyak tiga juta dosis bagi  1,5 juta penduduk RI. Sedangkan Sinopharm akan mengirim 15 juta dosis vaksin untuk 7,5 juta orang. Adapun Cansino menyiapkan 100 ribu dosis vaksin untuk imunisasi pada 100 ribu penduduk. Selain 9,1 juta kelompok berisiko tinggi,

Pemerintah juga menyiapkan pelayanan warga yang ingin menjalani vaksinasi dengan biaya sendiri. “Kami siapkan ruang bagi yang mampu,” kata Yurianto.