Tembus Rp 5.877 T, Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB Lampaui Target

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah hingga akhir Oktober 2020 mencapai Rp 5.877,71 triliun, melonjak 23,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 3.756,13 triliun. Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto mencapai 37,84%, melebar dari target yang ditetapkan tahun ini 37,6%.

"Hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional," demikian dikutip dari dokumen APBN KiTa edisi November 2020 yang dirilis Rabu (25/11).

Utang pemerintah masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara Rp 5.028,86 triliun, atau 85,56%. Sementara porsi pinjaman hanya 14,44% atau Rp 848,85 triliun.

Secara perinci, utang dalam bentuk SBN berupa SBN domestik Rp 3.782,69 triliun dan valas Rp 1.246,16 triliun. SBN domestik terdiri dari Surat Utang Negara Rp 3.101,86 triliun besaerta Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara Rp 680,83 triliun. Sedangkan SBN valas terdiri atas SUN Rp 986,15 triliun dan Sukuk Negara Rp 260,01 triliun.

Pinjaman pemerintah berasal dari dalam negeri Rp 11,08 triliun dan luar negeri Rp 837,77 triliun. Utang dari asing berupa bilateral Rp 315,25 triliun, multilateral Rp 837,77 triliun, dan bank komersial Rp 43,43 triliun.

Meski demikian, pemerintan memastikan pengelolaan utang dilakukan dengan penuh kehatihatian dan berdasarkan pada kebijakan umum pembiayaan utang. Ini diakukan dengan mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan sumber luar negeri sebagai pelengkap.

Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik, antara lain melalui penerbitan sejumlah SBN ritel.  Pada bulan lalu, Obligasi Negara Indonesia seri ORI018  berhasil meraup dana Rp 12,97 triliun dan menjaring 26.160  investor. Capaian ini menunjukkan animo masyarakat yang cukup tinggi meskipun ORI018 ditawarkan dengan kupon terendah sepanjang sejarah penerbitan SBN ritel dengan ma

Pemerintah juga menerbitkan Cash Waqaf Linked Sukuk atau Sukuk Wakaf secara ritel dengan seri SWR001. Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf dalam bentuk uang pada instrumen investasi yang aman dan produktif.

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance Rizal Taufikurahman menilai pelebaran rasio utang pemerintah yang melebihi target tentu akan beresiko. "APBN menjadi instrumen ekonomi yang tidak pruden," kata Rizal kepada Katadata.co.id, Rabu (25/11).

Selain itu, ia menyebut pemerintah akan sangat berat mencapai target-target ekonomi karena dibebani rasio utang. Pengeluaran untuk membayar utang pun semakin besar sehingga mengurangi program strategis nasional. Dengan demikian, fiskal semakin tidak efektif dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Rizal menyarankan pemerintah harus benar-benar memanfaatkan utang untuk mendorong nilai tambah dalam membentuk PDB riil. Oleh karena itu, alokasi utang harus dipilih dan dipilah terhadap sektor yang mampu mendorong perbaikan kinerja ekonomi jangka pendek.

Pemerintah sebelumnya memproyeksi rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 37,6% pada tahun ini dan 38,5% pada tahun depan seperti tergambar dalam databoks di bawah ini.