Sri Mulyani Alokasikan Rp 62 T untuk Vaksin Hingga Bantuan Iuran BPJS

Pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi tidak hanya berlangsung pada tahun ini tetapi akan berlanjut tahun depan. Pemerintah saat ini, menurut dia, harus fokus untuk membebaskan masyarakat dari  Covid-19 secepat mungkin meski dengan biaya besar. 

Sri Mulyani sebelumnya meminta pemerintah daerah untuk menyisihkan minimal 4% dari alokasi Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil setiap daerah atau total Rp 15 triliun dari APBD tahun ini untuk mendukung kebutuhan angaran tersebut. Hal ini karena anggaran belanja pemerintah pusat tidak cukup untuk membiayai seluruh pelaksanaan vaksinasi secara gratis. Pemerintah pusat telah menyediakan obat, vaksin, alat kesehatan, dan suplemen kesehatan, 

"Jangan sampai pemerintah daerah hanya mengandalkan usaha dan sumber dari pusat. Program vaksinasi ini harus didukung bersama-sama," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah secara virtual, Selasa (19/1).

Total dana transfer ke daerah yang akan diberikan pada tahun ini sebesar Rp 723,5 triliun. Transfer ke daerah dalam bentuk DAU ditetapkan sebanyak Rp 390,3 triliun dan DBH Rp 102 triliun.

Anggota Komite IV DPD Arniza Nilawati pesimistis bahwa setiap daerah dapat memberi dukungan terhadap program vaksinasi. Hal ini karena pendapatan asli daerah yang kian menurun di tengah pandemi. PAD pada tahun 2020 diproyeksi turun 15% dari Rp 293,6 triliun menjadi Rp 250,3 triliun akibat dampak virus corona, sedangkan pendapatan APBD turun 5,3% dari Rp 1.198,4 triliun menjadi Rp 1.134,8 triliun.

Selain itu, menurut dia, banyak bencana yang juga tengah dihadapi oleh pemerintah daerah. Daerah yang mengalami bencana harus memprioritaskan anggaran untuk penanganan bencana tersebut. "Bencana di mana-mana saat ini seperti susul menyusul," kata Arniza dalam kesempatan yang sama.