Sri Mulyani Taksir Anggaran Pemulihan Ekonomi Membengkak Jadi Rp 619 T

Pemerintah memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 mencapai Rp 553,1 triliun. Namun, angka tersebut berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebutuhan dana PEN bahkan bisa meningkat hingga Rp 619 triliun pada tahun ini. "Semalam, kami baru diskusi dengan kementerian dan kementerian koordinator lain," ujar Sri Mulyani dalam Mandiri Investment Forum, Rabu (3/2).

Peningkatan alokasi anggaran tersebut salah satunya datang dari tambahan insentif perpajakan yang akan dimasukkan dalam program PEN 2021. Alokasi anggaran untuk insentif usaha diperkirakan mencapai Rp 42 hingga 62 triliun, termasuk insentif untuk tenaga kesehatan.

Perkiraan anggaran PEN 2021 sebesar Rp 553,1 triliun, terdiri dari dana di bidang kesehatan Rp 104,7 triliun, perlindungan sosial Rp 150,96 triliun, program prioritas Rp 141,36 triliun, serta bantuan UMKM dan korporasi Rp 156,6 triliun.

Anggaran untuk bidang kesehatan dialokasikan untuk vaksin Covid-19, fasilitas dan infrastruktur medis, biaya klaim perawatan kesehatan, insentif tenaga medis dan santunan kematian, serta bantuan iuran peserta kelas III BPJS Kesehatan. Kemudian, bantuan perlindungan sosial diberikan dalam bentuk Program Keluarga Harapan, kartu sembako, kartu prakerja, bantuan langsung tunai, subsidi kuota internet, dan diskon listrik.

Anggaran juga diberikan untuk program prioritas, seperti dukungan pariwisasta, ketahanan pangan, pengembangan teknologi, pinjaman daerah, program intensif pekerja, pengembangan daerah industri, dan program prioritas lainnya. Sementara dukungan UMKM dan korporasi akan diberikan dalam bentuk subsidi bunga KUR dan non-KUR, jaminan batas kerugian UMKM dan korporasi, imbal jasa penjaminan UMKM dan korporasi, program PEN lainnya, penempatan dana pemerintah, serta penyertaan modal negara kepada BUMN.

Dengan potensi kenaikan dana tersebut, Bendahara Negara menuturkan bahwa alokasi anggaran PEN 2021 kemungkinan hampir menyamai dana PEN 2020 yang sebesar Rp 695,2 triliun. "Ini menunjukkan Covid-19 masih menjadi prioritas penting pemerintah," kata dia.

Peneliti Institute of Development for Economics and Finance Sugiyono Madelan Ibrahim memperkirakan defisit APBN 2021 akan melebar dengan adanya potensi kenaikan dana PEN tahun ini. "Ekonomi memang masih belum pulih akibat Covid-19," ujar Sugiyono kepada Katadata.co.id, Rabu (3/2).

Pemerintah mencatatkan defisit APBN 2020  mencapai Rp 956,3 triliun atau 6,09% dari Produk Domestik Bruto. Sementara dalam APBN 2021, kekurangan anggaran ditargetkan Rp 1.006,4 triliun atau 5,7% dari PDB. 

Sugiyono menilai, defisit primer dan defisit anggaran masih akan menjadi persoalan yang sangat penting pada pemerintahan sekarang dan berlanjut pada pemerintahan berikutnya. Apalagi dengan besarnya defisit, pemerintah memerlukan dana yang lebih besar untuk membayar utang negara.

Posisi utang pemerintah Indonesia per akhir Desember 2020 sebesar Rp 6.074,56 triliun dengan rasio terhadap PDB sebesar 38,68%. Jumlah utang tersebut meningkat 27% dibandingkan 2019 yang sebesar Rp 4.778 triliun atau 29,8% terhadap PDB.

Peningkatan ini dikarenakan pelemahan ekonomi akibat Covid-19. Selain itu terdapat peningkatan kebutuhan pembiayaan dalam menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.