Sri Mulyani: Anggaran Covid-19 Setara Pembangunan 67 Ribu Sekolah

Katadata
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, anggaran penanganan Covid-19 yang sangat besar tidak akan maksimal manfaatnya jika tidak didukung keseriusan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga disiplin kesehatan.
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti
19/4/2021, 15.02 WIB

Pemerintah mengalokasikana anggaran Rp 130,03 triliun untuk penanganan Covid-19, mulai dari testing, dan tracing, perawatan, hingga vaksinasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut setara dengan pembangunan 9.352 km jalan, atau 293.222 meter  jembatan, atau  67.708 unit sekolah. 

"Ini bentuk keseriusan Pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 karena tidak hanya menyangkut hidup manusia, tetapi juga keberlangsungan pembangunan negara Indonesia," kata Sri Mulyani dalam akun instagram resminya, Senin (19/4).

Ia menjabarkan, anggaran Covid-19 juga setara dengan 50 kali pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan atau 973 kali pembangunan Pasar Legi Ponorogo. Dengan anggaran tersebut, pemerintah bahkan dapat 50 kali merenovasi Gelora Bung Karno atau 254 kali merenovasi Masjid Istiqlal.

Dana tersebut juga dapat mendanai pembangunan ruas tol Kayu Agung-Palembang hingga lima kali, membangun Jembatan Teluk kendari 161 kali, Jembatan Holtekamp 100 kali, atau 73 kali pembangunan jalur Kereta Api Rantauprapat-Pinang.

Kendati demikian, menurut dia, anggaran yang sangat besar ini tidak akan maksimal manfaatnya jika tidak didukung keseriusan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga disiplin kesehatan. Keseriusan tersebut baik oleh pribadi yang telah divaksinasi, maupun yang masih menunggu divaksin. "Ayo selalu waspada terhadap penyebaran Covid-19, tetap patuhi protokol kesehatan, dan menerapkan 3 M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak," katanya.

Baca Juga

Pemerintah berencana kembali menaikkan alokasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 menjadi Rp 699,43 triliun, lebih tinggi dari alokasi 2020 Rp 695,2 triliun dan realisasinya Rp 579,78 triliun. Angka ini bahkan hampir dua kali lipat dibandingkan alokasi awal dalam APBN 2020 sebesar Rp 373,2 triliun.

Anggaran PEN 2021 meliputi belanja bidang kesehatan Rp 176,3 triliun, perlindungan sosial Rp 157,41 triliun, program prioritas Rp 125,06 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp 186,81 triliun, dan insentif usaha Rp 53,86 triliun. Pengeluaran PEN di bidang kesehatan meningkat 178% dibanding dengan realisasi 2020 yang sebesar Rp 63,51 triliun. Dana tersebut akan digelontorkan untuk diagnostik testing dan tracing Rp 9,91 triliun, therapeutic antara lain biaya perawatan Rp 61,94 triliun, program vaksinasi Rp 58,18 triliun, insentif pajak kesehatan Rp 18,61 triliun, dan penanganan lainnya Rp 27,67 triliun.

Direktur Riset Center Of Reform on Economics Piter Abdullah Redjalam menilai, kenaikan anggaran PEN tak berarti ancaman Covid-19 pada tahun ini lebih besar. "Ini berarti keseriusan pemerintah untuk menangani pandemi lebih besar," ujar Piter kepada Katadata.co.id, Selasa (23/2).

Piter berharap kenaikan anggaran yang lebih besar pada pos kesehatan akan mempercepat vaksinasi dan mengendalikan jumlah kasus Covid-19. 

Baca Juga

Vaksinasi virus corona Covid-19 di Indonesia telah dimulai sejak pertengahan Januari 2021. Meski demikian, masih banyak masyarakat tak percaya dengan sejumlah varian vaksin Covid-19 yang ada. Ini sebagaimana terungkap dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Minggu (21/2).

Di setiap varian vaksin, ada lebih dari 30% responden yang menyatakan ketidakpercayaannya. Sementara, sekitar 40% responden tak dapat memutuskan varian vaksin mana yang dapat dipercaya.

Pasien positif Covid-19 bertambah 4.585 orang per 18 April 2021. Total Kasus mencapai 1.604.348 dengan 1.455.065 pasien dinyatakan sembuh dan 43.424 orang meninggal dunia.Sementara itu, pemerintah mencatat orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 60.699.

Reporter: Agatha Olivia Victoria