Penarikan Uang Tunai Lebaran Lampaui Prediksi BI Meski Mudik Dilarang
Bank Indonesia mencatat, penarikan uang tunai oleh perbankan secara nasional hingga hari operasional terakhir sebelum libur lebaran atau 11 Mei 2021 sebesar Rp 154,5 triliun. Realisasi tersebut mencapai 101,5% dari perkiraan sebelumnya Rp 152,14 triliun dan naik 41,5% dibandingkan Lebaran tahun sebelumnya Rp 109,2 triliun.
Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim mengatakan, peningkatan permintaan uang kartal pada periode Lebaran tahun ini sudah diperkirakan oleh bank sentral seiring dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya mobilitas masyarakat.
Selain itu, bertambahnya permintaan uang kartal pada periode Lebaran tahun ini disebabkan adanya program bantuan sosial tunai (BST) pemerintah yang dibayarkan bertepatan dengan periode lebaran.
"Pelarangan mudik Lebaran 2021 yang berada dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Mikro berbeda dengan larangan mudik 2020. Ini dapat diperhitungkan sebagai faktor penambah permintaan uang kartal pada periode lebaran tahun ini," kata Marlison kepada Katadata.co.id, Senin (17/5).
Khusus untuk wilayah Jabodebek, bank sentral melaporkan bahwa realisasi penarikan uang tunai pada Lebaran tahun ini Rp 34,8 triliun, naik dibandingkan Lebaran tahun lalu Rp 21,7 triliun. Ini antara lain juga terpengaruh oleh larangan mudik.
Sementara itu, bantuan sosial tunai yang diberikan selama momen lebaran merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021. Hingga akhir April, realisasi anggaran program PEN telah mencapai Rp 155,6 triliun, setara dengan 22,3% dari target yang telah dicanangkan tahun ini.
Anggaran terbesar digunakan untuk bantuan perlindungan sosial yakni Rp 49,07 triliun atau 32,7 persen dari alokasi Rp 150,88 triliun. Dana diberikan untuk 9,7 penerima Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako untuk 15,9 juta orang, BST untuk 9,5 juta penerima, bantuan langsung tunai desa kepada 2,4 juta orang, kartu pra kerja untuk 2,4 juta, dan bantuan kuota internet untuk 26,9 juta peserta dan tenaga didik.
Pada awal Mei 2021, ada tiga bansos yang disalurkan Kementerian Sosial, yakni PKH, program sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan BST. Kemensos juga telah memperbarui data penerima bansos yang akan disalurkan.
Data tersebut merupakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. Hasil pembaruan data ini, banyak data sebelumnya yang tercatat ganda, sehingga 21.156 juta data dicoret. Pengontrolan data terbaru juga melibatkan Lembaga BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan kepolisian.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah akan tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah larangan mudik lebaran. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan rapel bansos sebagai kompensasinya. “Kemungkinan pemberian bansos bulan Mei-Juni akan dirapel agar bisa digunakan masyarakat untuk belanja dan merayakan lebaran,” kata Muhadjir dalam diskusi virtual ‘Untung Rugi Mudik di Tengah Pandemi’ yang disiarkan melalui YouTube Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Selasa (20/4).
Ia mengatakan, penyaluran bansos akan dilakukan pada awal Mei, sehingga masyarakat dapat bersiap-siap untuk memenuhi kebutuhan pada saat lebaran. Strategi ini dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan angka penularan Covid-19.