Bantu Korban PHK, Sri Mulyani Tambah Anggaran Kartu Prakerja Rp 10 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah anggaran program kartu prakerja sebesar Rp 10 triliun guna mengurangi beban masyarakat yang terdampak penerapan PPKM darurat. Program ini dinilai efektif membantu masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.

"Berdasarkan beberapa survei, program prakerja ini mampu membantu mereka yang belum bekerja atau terkena PHK," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Evaluasi PPKM Darurat, akhir pekan lalu.

Ia menjelaskan, pemerintah awalnya mengalokasikan anggaran dalam kartu prakerja sebesar Rp 20 triliun yang diberikan kepada 5,6 juta peserta. Dengan tambahan angggaran 10 triliun, jumlah peserta kartu prakerja dapat ditambah sebanyak 2,8 juta orang.

"Dengan demikian, total anggaran mencapai Rp 30 triliun untuk 8,4 juta peserta" katanya. 

Sri Mulyani menambah anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 39,19 triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak PPKM darurat. Total anggaran perlindungan sosial kini  mencapai Rp 187,8 triliun.

Selain kartu prakerja, Sri Mulyani memberikan tambahan anggaran untuk program kartu sembako yang dibayarkan pada Juli dan Agustus dengan alokasi anggaran Rp 7,52 triliun kepada 18,8 juta keluarga. Besaran tambahan manfaat yang diterima sebesar Rp 200 ribu per bulan.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kartu sembako mencapai Rp 42,7 triliun untuk periode Januari-Desember kepada 18,8 juta keluarga. Besaran manfaat yang diterima Rp 200 ribu per bulan.

"Dengan demikian keluarga yang memegang kartu sembako akan menerima masing-masing Rp 400 ribu pada Juli dan Agustus," katanya. 

Pemerintah memberikan tambahan bantuan beras bulog kepada 28,8 juta keluarga yang merupakan 10 juta penerima bantuan sosial tunai dan 18,8 juta penerima kartu sembako. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 3,58 triliun.

"Bantuan diberikan dalam bentuk beras sebanyak 10 kg per keluarga yang berasal dari Bulog. Dengan demikian, Bulog juga dapat menyerap beras dari petani sehingga harganya tidak jatuh," katanya.

Sri Mulyani mengatakan, Menteri Sosial telah menerima permintaan dari daerah sebanyak 5,9 juta keluarga yang diharapkan mendapat bantuan pemerintah pusat. Keluarga-keluarga tersebut bukan penerima kartu sembako dan di luar keluarga penerima bantuan sosial tunai.

"Kami memutuskan keluarga ini akan menerima sama seperti kartu sembako. Mereka akan diberikan Rp 200 ribu/KPM/bulan selama 6 bulan dengan alokasi anggaran Rp 7,08 triliun," katanya.

Pemerintah juga akan memperpanjang diskon listrik kepada 32,6 juta pelanggan yang semula berakhir September hingga Desember. Tambahan anggaran diskon listrik 450 Va dan 900 Va sebesar Rp 1,91 triliun sehingga total anggaran untuk program ini mencapai Rp 9,49 triliun.

"Kami akan juga memperpanjang bantuan rekening minimum biaya beban yang biasa diminta pengusaha kecil kepada 1,14 juta pelanggan hingga Desember. Ada tambahan anggaran Rp 420 miliar," ujarnya.

Selain itu, subsidi kuota untuk 38,1 juta siswa atau tenaga pendidik diperpanjang hingga Desember 2021. Alokasi anggaran ditambah Rp 5,54 triliun sehingga total anggaran mencapai Rp 8,53 triliun.

Pemerintah juga akan mempercepat penyaluran BLT Desa yang baru tersalurkan kepada 1 juta keluarga dari 8 juta kaluarga sasaran. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 28,8 bulan untuk penyaluran selama 13 bulan dengan manfaat Rp 300 ribu/keluarga/bulan.

"Kami telah melakukan langkah dengan Kementerian Desa agar BLT desa dicairkan secara efektif. Kami memberikan relaksasi dari berbagai aturan sehingga relaksasi tak terkendala," katanya.