Tersisa Tiga Bulan, Anggaran PEN Belum Terserap Rp 333 T
Pemerintah mencatat, realisasi anggaran PEN baru mencapai Rp 411,7 triliun atau 55% dari pagu Rp 744,77 triliun hingga 1 Oktober 2021. Dengan demikian, tersisa anggaran Rp 333 triliun yang harus direalisasikan dalam tiga bulan terakhir tahun ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, realisasi klaster kesehatan baru mencapai 48,4% dari pagu atau terealisasi Rp 104 triliun. Anggaran ini digunakan untuk kebutuhan diagnostik, teurapetik dan vaksinasi.
Sementara realisasi klaster perlindungan sosial lebih baik yang mencapai 62,9% dari pagu atau Rp 117,3 triliun. Anggaran ini dikucurkan untuk berbagai program bantuan sosial, salah satunya Program Keluarga Harapan yang anggarannya sudah terealisasi Rp 20,72 triliun atau 70% dari pagu.
“Kartu Sembako terealisasi Rp29,21 triliun atau 58% pagu, bantuan langsung tunai (BLT) desa terealisasi Rp14,94 triliun atau 51,9% pagu, dan bantuan subsidi upah Rp5,07 tiliun atau 57,7% pagi,” jar Airlangga dalam Konferensi Pers Perkembangan PPKM, Senin (4/10).
Selain itu, Airlangga mencatat, realisasi program prioritas mencapai 53% pagu atau Rp62 triliun. Realisasi klaster dukungan UMKM dan korporasi mencapai 42% atau Rp68,43 triliun, sementara klaster insentif usaha sudah mencapai 94% pagu atau Rp 59,4 triliun.
Ralisasi anggaran PEN berjalan lambat di tengah adanya keluhan para menteri yang anggarannya dipangkas untuk menaikkan belanja program ini. Realisasi anggaran PEN per 1 Oktober tak banyak bergerak dari posisi pertengahan September, seperti terlihat dalam databoks di bawah ini.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sempat menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani karena memangkas anggaran di lembaganya hampir separuh pagu awal.
Meski dilakukan dengan nada bercanda, Sri Mulyani menanggapi pernyataan Sandi. Ia mengatakan anggaran Kemenparekraf di-refocusing hingga empat kali sejak awal tahun tujuannya untuk menyediakan dana untuk penanganan pandemi.
Selain itu, sebagian anggaran PEN sebenarnya juga ditujukan untuk sektor pariwisata tetapi pengalokasiannya tidak melalui Kemenparekraf.
Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa juga sempat mengeluh hal serupa dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI awal bulan September. Ia menyebut anggaran belanja lembaganya berkurang Rp 668 miliar dari pagu awal Rp 1,77 triliun menjadi Rp 1,137 triliun.
"Ini mengakibatkan memang banyak program yang didorong ke tahun depan dan yang merepotkan adalah admisnistrasinya," kata Suharso.
Suharso juga mengungkapkan bahwa laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun lalu nyaris tidak mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK karena anggaran PEN yang terus diotak-atik.