Sri Mulyani Minta Pemulihan Negara Maju Tak Rugikan Negara Berkembang

Sejumlah negara berkembang termasuk Indonesia dibayangi kemungkinan kaburnya modal dari negara maju. Oleh sebab itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta negara maju berkomunikasi dengan negara berkembang dalam mengeluarkan kebijakan exit policy atau penarikan stimulus.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD) di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Kamis (9/12). Menkeu menggunakan forum G20 agar exit policy negara maju tak merugikan banyak negara.

“Karena kalau hanya fokus kebijakan di negara mereka tapi tak melihat dunia luar, dampaknya juga lebih lemah,” katanya.

Dia menyarankan negara maju seperti Eropa bisa melihat lebih seksama penyebab inflasi. Hal tersebut untuk memastikan apakah kenaikan harga disebabkan meningkatnya daya beli ataukah kondisi jangka pendek seperti logistik atau biaya tenaga kerja.

“Dengan harapan tidak langsung menggunakan instrumen moneter, padahal masalahnya mikro,” katanya.

Potensi penarikan stimulus ini bisa saja berdampak besar lantaran tak semua negara telah mendapatkan vaksinasi yang sepadan. Oleh sebab itu komunikasi pembuat kebijakan keuangan antar negara harus lebih intens dilakukan. “Agar ketika ada penyesuaian kita tidak jauh tertinggal,” katanya.

Sedangkan negara berkembang juga harus membenahi pekerjaan rumahnya. Sri Mulyani mencontohkan Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi struktural seperti melahirkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, menjaga tingkat utang, belanja infrastruktur, hingga UU Cipta Kerja.

“Karena waktu 2013 defisit transaksi berjalan kita tinggi dan terombang-ambing. Sekarang sudah jauh lebih baik,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo Juga meminta lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF) bisa membantu memberikan saran kebijakan kepada negara berkembang. Hal ini agar normalisasi ekonomi usai pandemi dapat berjalan dengan lancar.

Salah satu contoh bantuan yang bisa diberikan adalah menyediakan jaring pengaman keuangan. “Agar sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal tetap mendukugn upaya pemulihan bersama,” kata Perry.