Pertemuan Awal Jalur Keuangan G20 Rampung, Bahas IMF hingga Kripto

Kementerian Keuangan dan bank sentral negara-negara G20 telah merampungkan Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCMBD) pada hari ini. Ada enam sesi pembahasan awal yang dibicarakan dalam pertemuan 20 negara ekonomi terbesar dunia itu.

Pembahasan menyinggung soal risiko ekonomi pada tahun depan, perkembangan ekonomi digital dan hijau, hingga perpajakan. Hasil pembicaraan awal ini akan menjadi bekal untuk pertemuan kelompok kerja keuangan G20 pada Januari 2022 dan tingkat menteri serta gubernur bank sentral sebulan setelahnya. 

“Baru pembahasan awal, belum terlihat perbedaan pandangan,” kata kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo dalam konferensi pers di Nusa Dua, Bali, Jumat (10/12).

Dalam sesi pertama, kemenkeu dan bank sentral G20 sepakat bahwa dunia masih dalam rel perbaikan ekonomi meski berjalan lambat. Beberapa risiko yang membayangi pemulihan adalah faktor kesehatan, inflasi, rantai pasok, serta perubahan iklim.

Selain itu sesi pertama pertemuan juga menyepakati normalisasi kebijakan di negara maju tak boleh merugikan negara lain. Oleh sebab itu mereka sepakat bahwa penarikan stimulus harus dilakukan dengan mulus dan tak mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Dampak ekonomi dari pandemi juga menjadi pembahasan. Salah satu yang disinggung adalah bagaimana pagebluk memengaruhi nasib tenaga kerja. “Karena skill berbeda menuju new normal yang mengandalkan IT,” kata Dody.

Sesi kedua membahas mengenai arsitektur keuangan internasional. Dalam sesi ini, otoritas keuangan G20 kembali membahas soal pembenahan Dana Moneter Internasional (IMF) baik dari sisi permodalan maupun kelembagaannya.

Pertemuan ini kembali menyinggung wacana kenaikan kuota terutama dari negara berkembang. Hal ini untuk memperkuat kekuatan voting dari negara-negara tersebut di IMF. “Dari pengalaman, memang ini isu sulit untuk mencapai titik temu,” kata Dody.

Sedangkan sesi ketiga adalah regulasi sektor keuangan. Selain membahas keuangan digital, para pemangku kebijakan juga bersepakat untuk membicarakan lebih lanjut soal keamanan siber, “Termasuk risiko dari cryptocurrency,” kata Dody.