Luhut: Tak Ada Kepala Daerah Terjerat OTT Berkat Transformasi Digital

Pemerintah tengah mendorong digitalisasi pada pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, digitalisasi APBD berhasil membantu mengurangi jumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. 

"Coba amati, pemimpin-pemimpin di daerah selama 6-7 bulan terakhir ini, ada enggak yang ditangkap OTT karena penyalahgunaan APBD? Enggak ada, karena semua APBD sekarang itu didigitalisasi," kata Luhut dalam acara Kick Off Digital Economy Working Group G20, Selasa (15/3).

Sesuai Keppres Nomor 3 tahun 2021, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Satgas P2DD ini terdiri atas sejumlah Kementerian dan lembaga (K/L). Sementara di tingkat daerah dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Koordinasi tim pusat dan daerah ini untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Selain melakukan digitalisasi di pengelolaan keuangan daerah, transparansi proses bisnis juga terus dilakukan pemerintah. Pemerintah belum lama ini merilis Sistem Informasi Mineral dan batu bara (SIMBARA). Melalui platform ini, semua data terkait mineral dan batu bara yang tersebar di beberapa Kementerian dan lembaga (K/L) akan terintegrasi sehingga mengoptimalkan setoran ke negara.

Luhut mengatakan, perusahaan batu bara tidak mungkin lagi bisa 'main-main' dengan adanya platform tersebut. Hal ini karena integrasi data memungkinkan tak ada ekspor produk komoditas mineral dan batu bara yang bisa diselundupkan. Sistem ini akan menyoroti kemungkinan adanya selisih data terkait mineral dan batu bara di setiap K/L.

"Saya kira penerimaan kita tahun ini akan lebih tinggi dari target karena penerimaan dari sini (sektor mineral dan batu bara) pasti akan lebih," kata Luhut.

Luhut mengatakan, digitalisasi juga dilakukan pada sistem pelabuhan. Meski belum semua pelabuhan belum terdigitalisasi,  beberapa sudah mulai mengimplementasikannya. Melalui digitalisasi pelabuhan tersebut, ia diharap bisa menekan biaya logistik Indonesia.

Selain itu, pemerintah akan memanfaatkan digitalisasi untuk mendongkrak perekonomian lewat peluncuran e-Katalog. Sistem ini akan diluncurkan secara resmi oleh presiden pada 24 Maret mendatang. E-Katalog adalah platform belanja online yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Luhut mendorong berbagi produk UMKM bisa masuk ke platform ini.

Pada tahap awal, pemerintah mewajibkan belanja barang pemerintah senilai Rp 400 triliun dilakukan melalui E-Katalog ini. Luhut mengatakan, pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah setiap tahun mencapai Rp 1.170 triliun, dan mayoritasnya melalui impor.

"Rp 400 triliun tahun ini kita akan coba masuk ke e-Katalog, apa yang terjadi? terjadi pemerataan, terjadi semua pembelanjaan dalam negeri. Rp 400 triliun setiap tahun sepertinya ada investasi dalam negeri, akibatnya UMKM akan jalan," kata Luhut.