Sri Mulyani Dorong Lembaga Keuangan Permudah Akses kepada Perempuan
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan tingkat inklusi keuangan perempuan di Indonesia lebih tinggi 5% daripada laki-laki. Akan tetapi, meskipun inklusi keuangan perempuan hampir sama atau bahkan lebih tinggi dari laki-laki, akses finansial terhadap perempuan yang ingin melakukan usaha masih berada di bawah.
Menurutnya, hal ini terjadi karena masih adanya bias di antara para peminjam modal. Adapun, inklusi keuangan adalah sebuah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau.
"Itulah mengapa kami masih memiliki pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesetaraan perempuan untuk akses finansial," kata Sri Mulyani saat menyampaikan ceramah di acara Women in Business Action Council Accelerating the Inclusion of Women MSMEs in the Global Economy, Jumat (17/6).
Ia menilai, upaya mencapai kesetaraan akses keuangan harus dimulai dari akar, yakni kaum wanita harus mendapat akses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Dengan adanya literasi keuangan yang baik, kaum wanita akan menciptakan peluang ekonomi bagi Indonesia.
Menkeu mengatakan, akses pendidikan bagi kaum wanita tidak hanya meningkatkan martabat wanita, tapi pasti akan memiliki implikasi yang sangat penting untuk pola asuh anak dan keluarga serta pengentasan kemiskinan. Ia menyebut, bahwa berinvestasi pada wanita sebenarnya berinvestasi untuk generasi berikutnya.
Menurutnya, wanita yang juga aktif sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pekerja sektor informal menjadi yang paling terdampak selama krisis Pandemi Covid-19. Selain mengurus persoalan rumah tangga, mereka juga harus mempertahankan bisnis mereka dari badai krisis dan ancaman putus kerja.
"Dari sisi permintaan dan di sisi penawaran, Pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan subsidi bunga untuk modal perdagangan," ujarnya.
Ia juga berharap langkah Pemerintah juga ditiru oleh sejumlah penyedia jasa teknologi finansial (fintech) untuk meningkatkan akses keuangan kepada para pelaku UMKM. Sri Mulyani mengaku bahwa bantuan Pemerintah kepada perempuan pelaku UMKM belum sepenuhnya maksimal.
Banyak diantara pekerja perempuan informal yang belum tersentuh dan terkangkau oleh program pemerinah. Pemerintah masih kesulitan dalam mengidentifikasi wanita yang berprofesi pekerja sektor informal.
Menkeu berharap, lembaga keuangan digital dapat meningkatkan layanan keuangan kepada para pelaku UMKM agar hal tersebut berimplikasi kepada mengurangi potensi krisis keuangan, merangsang Investasi dan penciptaan lapangan kerja.
"Saya berharap inklusi keuangan didukung oleh teknologi digital dapat memberikan percepatan untuk mengidentifikasi terlebih dahulu soal mereka yang sebagian besar di sektor informal," tukasnya.