Kemenkeu Optimistis Angka Kemiskinan Bisa Turun Meski Harga BBM Naik

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU
Ilustrasi. Pemerintah telah menggelontorkan BLT sebesar Rp 24 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga BBM.
Penulis: Abdul Azis Said
Editor: Agustiyanti
5/9/2022, 12.51 WIB

Kementerian Keuangan mengklaim pemberian bantuan sosial (bansos) tambahan bisa menurunkan angka kemiskinan 0,3% pada tahun ini, sekalipun harga BBM dinaikkan. Pemerintah telah menaikkan harga tiga jenis BBM, yakni Pertalite, Solar, dan Pertamax sejak 3 September. 

"Kalau harga BBM naik tanpa ada bantalan pasti kemiskinan meningkat. Namun dengan memberikan bantalan ini, maka diharap pendapatan dan daya beli masyarakat kelompok miskin dan rentan akan tetap terjaga dan ini malah meningkatkan kemampuan konsumsi mereka," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam interview dengan CNBC Indonesia TV, Senin (5/9).

Pemerintah menambah anggaran bansos Rp 24,17 triliun. Dana ini mengalir untuk tiga jenis bansos. Pertama, bantuan langsung tunai (BLT) untuk pengalihan subsidi BBM yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Anggarannya sebesar Rp 12,4 triliun. Setiap keluarga akan menerima Rp 600 ribu dengan dua kali pencairan.

Target penerima BLT tersebut mencakup hingga 30% keluarga termiskin. Adapun total rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan saat ini diperkirakan sekitar 6,5 juta keluarga atau sekitar 9%.

"Pemerintah ketika memberikan bantalan untuk BLT itu akan memberikan kepada 20,65 juta rumah tangga, yang berarti sekitar tiga kali lipat dari 6,5 juta keluarga tadi," ujarnya.

Kedua, subsidi bantuan upah kepada 16 juta pekerja dengan anggaran Rp 9,6 triliun. Adapun pekerja yang berhak menerima yaitu yang memiliki gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Adapun besaran bantuannya Rp 600 ribu dengan sekali pencairan.

Jenis bantuan ini dinilai akan menjangkau kelompok masyarakat kelas menengah, terutama pekerja dengan penghasilan rendah. Jenis bantuan serupa pernah diberikan saat pandemi dan diklaim berhasil menjaga daya beli kelompok menengah bawah.

Ketiga, bantuan melalui anggaran daerah. Sri Mulyani akan memangkas 2% dari dana transfer umum (DTU) dengan total Rp 2,17 triliun. Dana tersebut kemudian digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat atas biaya transportasi angkutan umum, ojek, memberi bantuan kepada nelayan, hingga tambahan perlindungan sosial.

"Kami berharap betul-betul terkompensasi dan ini artinya betul-betul pengalihan subsidi dari subsidi barang yang bisa dikonsumsi kelompok menengah atas menjadi subsidi kepada kelompok miskin dan rentan yang betul-betul membutuhkan," kata Suahasil.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyebut, kenaikan harga BBM akan mengerek inflasi. Jumlah orang miskin berpotensi meningkat dengan naiknya thershold untuk garis kemiskinan

"Masalahnya bukan hanya orang yang di bawah garis kemiskinan, tapi masalahnya yang lebih besar adalah yang di sekitar garis kemiskinan ada sekitar 70 juta orang, ini sering tidak disebut sebagai jumlah orang miskin," kata Faisal kepada Katadata.co.id.

Bukan hanya angka kemiskinan, menurut dia, harga BBM yang makin mahal juga bisa menambah jumlah pengangguran. Kenaikan BBM mendorong kenaikan biaya produksi. Beberapa sektor usaha yang sensitif terhadap kenaikan harga bahan bakar seperti industri tekstil diperkirakana bakal melakukan penyesuaian rencana produksi, termasuk memangkas jumlah karyawan.

 

Reporter: Abdul Azis Said