Masa jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo tinggal menghitung bulan dan berakhir pada Mei 2023. Pengamat melihat ada beberapa nama yang potensial diusulkan presiden untuk menggantikan Perry, salah satunya Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Katadata.co.id mengonfirmasi kepada tiga anggota Komisi XI DPR RI beberapa hari lalu terkait rencana seleksi bos bank sentral yang baru, tetapi belum ada pembahasan di internal. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP saat dihubungi Rabu (25/1) mengatakan, pihaknya belum menerima surat presiden (Surpres) terkait usulan nama gubernur BI yang baru.
Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah menyebut calon pengganti Perry nanti harus memahami perekonomian Indonesia dengan baik. Selain itu, orang nomor satu di BI juga sebaiknya memiliki pengalaman cukup baik di bidang moneter atau bidang lainnya.
Menurut Piter, sangat mungkin Presiden mengusulkan nama calon di luar Bank Indonesia seperti sebelum-sebelumnya. Berdasarkan catatan, beberapa pemimpin bank sentral sebelumnya seperti Boediono hingga Agus Martowardojo memiliki latar belakangnya bukan 'orang dalam' BI. Pengganti Perry itu nantinya juga harus independen dan tidak terlibat tarik-menarik kepentingan politik.
"Nama potensial saya kira ada. Dari luar BI, ada bu Sri Mulyani yang saya kira sangat potensial. Dari dalam selain Pak Perry sendiri, ada Pak Doni," kata Piter saat dihubungi, Kamis (26/1).
Mengutip UU BI, gubernur BI diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang sama sebanyak-banyaknya satu masa jabatan berikutnya. Dengan demikian, Perry sebetulnya masih memungkinkan untuk kembali dicalonkan untuk sekali masa jabatan berikutnya.
Namun, Piter melihat potensi pencalonan Sri Mulyani untuk menjadi orang nomer satu di BI cukup besar. "Pak Jokowi sangat dekat dan percaya dengan Sri Mulyani. Sementara Sri Mulyani sudah terlalu lama di Kementerian Keuangan," kata Piter saat dihubungi, Kamis (27/1).
Ketua Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Fajar Hirawan enggan memprediksi nama-nama potensial yang akan diusulkan Jokowi untuk posisi bos baru BI. Namun, ia menyarankan gubernur BI yang baru nantinya seorang teknokrat berkepala dingin dan berhati hangat.
Pemegang otorias moneter nantinya juga harus bisa menjaga kondusivitas sinergi dengan otoritas fiskal seperti yang sudah dijalankan Perry selama ini. Meski demikian, menjaga sinergi itu tidak berarti menggadaikan independsi bank sentral. "Perlu seseorang yang akomodatif dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional," kata Fajar.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga enggan menyebut beberapa nama potensial gubernur BI yang baru. Meski demikian, ada tiga kriteria yang menurtnya perlu dipenuhi calon bos BI nantinya.
Pertama, memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam bidang moneter, keuangan atau perbankan. Kedua, punya sikap yang tegas terhadap independsi bank sentral. Ketiga, memiliki komitmen dan integritas serta kapasitas untuk menjalankan tugas sebagai gubernur bank sentral.
"Harus terbuka bukan hanya calon dari internal BI saja, kalau dari eksternal BI tetapi memiliki kualifikasi tiga syarat tadi menurut saya juga berhak," kata Tauhid, Jumat (27/1).