Kementerian Keuangan: Transparansi Anggaran Indonesia Terbaik di ASEAN
Kementerian Keuangan menyebut, Indonesia menjadi negara dengan skor transparansi anggaran tertinggi di Asia Tenggara dan masuk dalam 20 negara terbaik di dunia. Catatan itu diperoleh berdasarkan hasil survei oleh International Budget Partnership terhadap 120 negara di dunia pada 2021.
"Walaupun nilai transparansi anggaran kita belum meningkat atau membaik tetapi setidaknya peringkat kita di dunia membaik," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (16/2).
Survei ini terdiri atas tiga bagian. Pertama, transparansi anggaran. Skor Indonesia pada 2021 sebesar 70 dari indeks 100. Indeks di atas 60 dianggap bahwa informasi penting terkait anggaran tersedia untuk publik. Skor Indonesia jauh di atas rata-rata dunia sebesar 45 poin.
Skor transparansi anggaran Indonesia berada di peringkat 17 dunia, sedikit di bawah Bulgaria yang terpaut satu poin. Di Asia, Indonesia memiliki skor tertinggi di Asia Tenggara dan peringkat kedua di Asia setelah Korea Selatan dengan skor 74 poin. Posisi Indonesia bahkan di atas Amerika Serikat dengan skornya 68.
Survei tersebut menunjukan skor transparansi anggaran Indonesia tidak berubah dibandingkan survei yang dilakukan sebelum pandmei atau 2019. Meski demikian memang sudah jauh di atas satu dekade lalu yang masih sekitar 50 atau dianggap informasi anggaranya masih terbatas. Laporan itu juga menilai semua dokumen anggaran Indonesia sudah tersedia di publik, baik dokumen rencana anggaran, laporan semesteran hingga laporan audit.
Kedua, keterlibatan publik. Skor keterlibatan publik dalam penganggaran di Indonesia dinilai masih kurang, dengan skor hanya 24. Skor dapat dikatakan memadai jika berada di atas 60. Adapun masih kurangnya keterlibatan publik terutama terjadi selama proses formulasi dan implementasi oleh eksekutif dan persetujuan di legislatif.
Meski demikian, Indonesia jauh lebih baik dibandingkan rata-rata dunia ang hanya 14 poin. Tak satupun negara di dunia yang dianggap memadai dalam hal keterlibatan publik dalam penganggaran. Korea Selatan di peringkat teratas pun hanya memiliki skor 59 atau terbatas. Indonesia berada di peringkat 20 dunia terkait skor tersebut, lebih rendah dari Filipina dan Malaysia.
Ketiga, pengawasan anggaran Indonesia dianggap memadai dengan skor 61. Indonesia berada di peringkat ke-37 dunia, jauh di bawah Vietnam dan Filipina yang masing-masing 80 dan 74 poin.
"Ada peran bapak ibu DPR di dalam penilaian pengawasan anggaran ini," kata Isa.
Namun, laporan tersebut menunjukkan pengawasan yang memadai itu sebetulnya lebih dari sisi pengawasan melalui audit oleh BPK, skornya 78 poin. Sebaliknya, pengawasan anggaran dari sisi legislatif atau DPR justru masih terbatas dengans kor 53.