Deretan Kebijakan Perry Warjiyo, Calon Gubernur BI Periode ke-2
Dari sisi inflasi, Perry sebenarnya mampu menjaga inflasi konsisten di bawah 4% jika tak ada kenaikan harga BBM September lalu. Pandemi Covid-19 yang menekan mobilitas dan konsumsi masyarakat membuat inflasi secara tahunan sempat menyentuh rekor terendahnya dalam 20 tahun pada Agustus 2020 di 1,32%.
Harus diakui, Perry terkenal dengan gebrakannya di kebijakan sistem pembayaran yang semakin terakselerasi oleh pandemi. Setahun menjabat, Perry meluncurkan blue print sistem pembayaran (BSPI) 2025. Salah satu yang diluncurkan BI adalah QR Indonesia Standar (QRIS) pada 17 Agustus 2019. Melalui layanan tersebut, masyarakat bisa bertransaksi antar penyelenggara sistem pembayaran hanya dengan memindai QRIS.
Jumlah penggunanya pun terus bertambah mencapai sekitar 28 juta pada akhir tahun lalu dan ditargetkan terus naik menjadi 45 juta pada akhir tahun ini. QRIS bahkan kini sudah diperluas, bisa digunakan di Thailand dan segera menyusul Malaysia dan beberapa negara ASEAN lainnya, termasuk rencana kerja sama menyambungkan QRIS Indonesia dengan Cina, Jepang dan Arab Saudi.
Selain QRIS, BI juga meluncurkan infrastruktur pembayaran ritel pelengkap sistem kliring nasional BI (SKNBI) yang lebih cepat dan lebih murah. Biaya transfer dana dengan BI-Fast hanya Rp 2.500 per transfer. Dalam keterangan di G20 lalu, layanan BI-Fast juga berencana disambungkan dengan fast payment system empat negara ASEAN lainnya yang tergabung di ASEAN-5.
Pada masa Perry ini, BI tengah menggodok rencana penerbitan mata uang digital yang dinamai Proyek Garuda. Dalam consultative paper yang dirilis belum lama ini, rupiah digital akan diterbitkan dalam dua jenis, yakni wholesale atau grosir dan ritel.
Penerbitannya melalui tiga tahap meskipun belum diketahui pasti kapan inovasi ini meluncur. Tahapan awal berupa penerbitan rupiah berenis wholesale, kemudian dilanjutkan perluasan fungsi wholesale dan tahap akhir menghubungkan wholesale dengan rupiah ritel.
Bank Indonesia ikut membantu menyediakan pembiayaan murah dengan memborong surat utang pemerintah di pasar perdana selama tiga tahun pandemi, sampai akhir tahun lalu. Pembiayaan murah maksudnya bunga utang yang dibeli BI jauh lebih rendah atau bahkan 0% agar pemerintah bisa punya dana selama pandemi tetapi tidak memberatkan.
BI sudah membeli lebih dari Rp 1.000 triliun surat utang pemerintah dari pasar perdana lewat tiga surat keputusan bersama (SKB) dengan Kementerian Keuangan. Skema burden sharing tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran pasar terhadap independensi bank sentral.
"Namun semuanya terjawab bagaimana burden sharing itu untuk kepentingan ekonomi di dalam negeri, apalagi burden sharing itu dipakai untuk pemulihan ekonomi nasional dan menjaga harga obligasi pemerintah di dalam negeri stabil, sehingga kekhawatiran soal independen itu sudah minimal," kata ekonom senior KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana saat dihubungi sore ini.