Sri Mulyani Jamin Harta Dirjen Pajak Suryo Utomo Rp 14 Miliar Halal

Publik menyoroti harta Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo yang mencapai Rp 14,45 miliar pada 2021 imbas kasus anak buahnya, Rafael Alun Trisambod. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa kekayaan Suryo diperoleh dengan jujur.

Sorotan publik terhadap harta Rafael Alun Trisambodo yang mencapai Rp 56 miliar bermula dari kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandy Satrio terhadap anak pengurus GP Ansor. Mario diketahui kerap pamer harta di media sosial sehingga membuat para warganet menyoroti kekayaan orang tuanya yang merupakan pejabat pajak setingkat eselon III.

Sorotan pun meluas kepada para pejabat pajak lainnya, termasuk Suryo. Ia ikut menjadi perbincangan publik setelah foto lamanya mengendarai motor gede atau moge bersama dengan para petinggi Ditjen Pajak muncul di media sosial.

"Saya tanyakan sumber pendapatan dari mana saja, saya tanya kamu yakin kamu bener? Kemudian dia bilang "yakin Bu", saya yakin kamu bener, sampaikan ke publik," kata Sri Mulyani dalam acara Economic Outlook 2023, Selasa (28/2).

Dalam laporan LHKPN 2021, harta Suryo Utomo sebesar Rp 14,45 miliar, naik hampir Rp 5 miliar sejak dirinya pertama kali ditunjuk untuk posisi tersebut pada 2019. Sri Mulyani mengaku sudah memperoleh penjelasan dari Suryo bahwa kenaikan tersebut karena perubahan harga tanah.

Namun demikian, berdasarkan perbandingan yang dilakukan  katadata.co.id melihat data LHKPN, harta Suryo berupa tanah dan bangunan yang naik dari Rp 5,8 miliar menjadi Rp 14,1 miliar pada 2021 bukan semata karena efek kenaikan nilai pasar. Ini karena hanya dua dari aset Suryo yang mengalami kenaikan nilai pasar pada 2021, sedangkan nilai dari 8 aset berupa tanah dan bangunan lainnya tetap. 

Kenaikan harta berupa tanah dan bangunan yang dicatatkan Suryo selama menjabat ditopang oleh pembelian tiga tanah dan bangunan baru senilai Rp 7,4 miliar selama periode 2019-2021. Namun, patut dicatat bahwa Suryo masih memiliki utang Rp 5 miliar pada akhir 2021.

Sri Mulyani menyinggung bahwa seringkali publik memiliki persepsi negatif jika terjadi kenaikan pada laporan harta kekayaan pejabat negara. Oleh karena itu, ia juga telah meminta kepada Suryo untuk menjelaskan kepada publik mengenai sumber kekayaannya.

"Karena dalam hal ini publik telah menghakimi, beli motor Rp 150 juta, as if kami seolah-olah ambil tadi Rp 1.700 triliun (penerimaan pajak), ya tidak lah. Dirjen pajak sama direktur utama Bank Mega gajinya pasti jauh lebih gede dirut Bank Mega pak. Padahal, penerimaan Bank Mega tidak sampai Rp 1.700 triliun," ujarnya yang saat itu berdampingan dengan pengusaha Chairul Tanjung.

Ia mengatakan, publik harus mendukung pejabat pajak yang bersih dan jujur alih-alih menimbulkan persepsi negatif. Para petugas pajak inilah yang tugasnya mengumpulkan penerimaan negara yang kemudian dipakai untuk memenuhi belanja-belanja negara seperti membangun infrastruktur hingga memberi subsidi BBM.

Imbas ramai soal gaya hidup mewah para pegawai pajak, Sri Mulyani akhir pekan lalu telah meminta agar klub motor gede (moge) pejabat pajak dibubarkan. Alasannya karena berkaitan asas kepantasan. Menurunya kepercayaan masyarakat berkaitan dengan tingkah laku dari pejabat negara.

"Jadi meskipun memang didapatnya dari uang halal, didapat dari gaji kamu. Kemudian pejabat pajak bilang naik moge untuk sedikit rileks, yaudah lah sekarang rileksnya nggak usah naik motor gede, jalan kaki saya sama saya muter-muter Senayan, makan bubur ayam, itu juga sehat," kata Sri Mulyani.