Berita Dirjen Pajak Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kanwil DJP Riau menyita aset senilai Rp 1,95 miliar dari 17 wajib pajak yang menunggak pajak, yang meliputi 23 item termasuk kendaraan, rekening bank, dan tanah kosong di Provinsi Riau.

THR dikenai pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, dengan besarnya potongan pajak pada bulan diterimanya THR lebih tinggi karena penghasilan yang lebih besar dari gabungan gaji dan THR.

PNS maupuan pegawai swasta sudah mulai menerima THR. Namun banyak masyarakat mengeluhkan besaran potongan pajak THR karena ada perhitungan pajak baru dari Dirjen Pajak Kemenkeu.

Ditjen Pajak Kemenkeu menjelaskan cara penghitungan THR yang dikenakan pajak. Perhitungan PPh 21 dengan menjumlahkan gaji dan THR yang diterima pada bulan bersangkutan kemudian dikalikan tarif.

Ditjen Kementerian Keuangan memastikan akan terus mengawasi agen perjalanan asing yang beroperasi secara daring atau online travel agent (OTA) yang belum membayar pajak kepada pemerintah.

Karyawan tetap yang menerima THR harus siap-siap dikenakan PPh pasal 21 dengan tarif efektif bulanan. Sehingga potongan pajak yang dikenakan lebih besar.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara perihal namanya disebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk dimintai saran dan rekomendasi nama-nama untuk menjabat sebagai Direkt

Dirjen Pajak: Tarik Efektif Rata-Rata PPh 21 Yang Baru Tidak Tambah Pa

59,88 Juta NIK Bisa Dipakai untuk NPWP, Berikut Cara Daftarnya

Dirjen Pajak Ungkap Penggelapan Pajak Jubir Anies-Cak Imin Sejak 2019. Selain penggelapan pajak, juga ada indikasi tindak pidana pencucian uang.

Gibran mengatakan akan melebur Dirjen Pajak dan DIrjen Bea Cukai dan membentuk badan penerimaan pajak di bawah komando presiden untuk meningkatkan rasio pajak dan penerimaan pajak Indonesia.

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), PN Jakarta Pusat menjatuhkan tuntutan hukuman pidana penjara 14 tahun dan denda Rp 18,9 miliar kepada Rafael Alun Trisambodo.

Wajib pajak segera memadankan atau mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat 31 Desember 2023 .

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan insentif berupa tarif pajak 0% bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjalankan usahanya di Ibu Kota Nagara (IKN) Nusantara.

Tarif pajak penghasilan (PPh) 0,5% dipastikan masih berlaku bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki omzet tidak lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun.