Berita Dirjen Pajak Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Presiden Prabowo Subianto telah memilih Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak baru untuk mengatasi masalah Coretax yang berpengaruh terhadap penerimaan negara.

Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru, menggantikan Suryo Utomo dan akan segera dilantik.

Bimo Wijayanto diduga menjadi kandidat terkuat untuk posisi Direktur Jenderal Pajak, meski belum ada konfirmasi resmi dari Istana Kepresidenan.

Saat ditemui di Gedung DPR, Sri Mulyani enggan berkomentar. Namun, Wamenkeu Suahasil Nazara memberikan sinyal positif mengenai penggantian Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai.

Bimo Wijayanto, alumni terbaik SMA Taruna Nusantara dan PhD di bidang kebijakan perpajakan, diproyeksikan menggantikan Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak.

Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) yang baru diterapkan menuai keluhan akibat gangguan teknis, mengakibatkan DPR dan Dirjen Pajak sepakat untuk kembali ke sistem pajak lama.

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mendukung penerapan Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak walaupun ada keluhan dari masyarakat tentang gangguan teknis dan kesulitan akses sistem.

Pemerintah melalui DJP menegaskan bahwa makanan dan minuman di restoran tidak dikenai PPN karena sudah termasuk dalam Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Mantan Dirjen Pajak pada 2001-2006, Hadi Poernomo menilai, pemerintah memiliki opsi lain untuk tetap mencapai target penerimaan negara selain menaikkan PPN 12%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan pasca pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo, sekaligus menyanggah pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, akan memanggil Dirjen Pajak untuk mendiskusikan dugaan kebocoran data NPWP yang dijual bebas, termasuk milik Presiden Joko Widodo.

Menko Airlangga berharap sistem Core Tax bisa diimplementasikan tahun ini. Karena kehadiran sistem ini bisa meningkatkan rasio pajak Indonesia.

TPT menyediakan layanan pajak terintegrasi, helpdesk, asistensi pengisian SPT serta layanan prioritas seperti layanan khusus difabel, lanjut usia, ibu hamil dan menyusui.

Ditrektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan optimistis target penerimaan pajak pada tahun ini bisa tercapai. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo memastikan bisa memenuhi target pajak Rp1998,9 T.

Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa serangan ransomware pada Pusat Data Nasional (PDN) juga berimbas pada proses registrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).