Utang Pemerintah Terus Naik Tembus Rp 7.861 Triliun pada Februari 2023
Kementerian Keuangan mencatat, utang pemerintah hingga akhir Februari 2023 mencapai Rp 7.861,7 triliun, naik Rp 106 triliun dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut seiring penerbitan utang pemerintah yang didesain front loading aiias penarikan cukup besar pada awal tahun.
Kenaikan pada nominal utang tersebut menyebabkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga naik menjadi 39,09%, dari bulan sebelumnya 38,56%.
"Jika menilik UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimal rasio utang disebutkan sebesar 60% terhadap PDB, sehingga rasio utang Pemerintah saat ini masih berada di dalam batas aman dan terkendali," dikutip dari dokumen APBN KiTA edisi Maret 2023, Jumat (17/3).
Adapun kenaikan utang pemerintah bulan lalu terutama yang berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN). Posisi surat utang pemerintah naik Rp 96 triliun dalam sebulan menjadi Rp 6.990 triliun. Kenaikan tersebut baik surat utang yang diterbitkan di dalam negeri maupun dalam valuta asing alias valas. Utang berbentuk SBN tersebut berkontribusi sekitar 89% dari posisi utang pemerintah.
Utang dalam bentuk pinjaman juga naik menjadi Rp 871,44 triliun. Kenaikan terutama berasal dari pinjaman dari luar negeri, terutama pinjaman asing multilateral.
Kemenkeu menyebut posisi utang yang masih aman tidak hanya terlihat dari rasio yang jauh di batas atas sesuai UU, tetapi juga dari sisi komposisi yang didominasi utang domestik. Hampir tiga perempat dari utang pemerintah berasal dari dalam negeri.
"Hal ini sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang yaitu mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap guna menjaga risiko nilai tukar," kata Kemenkeu.
Kenaikan pada posisi utang pemerintah pada bulan lalu sejalan dengan penarikan utang baru yang memang meningkat. Penerbitan surat utang secara neto selama dua bulan pertama tahun ini naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu menjadi Rp 177,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penerbitan surat utang yang lebih besar tahun ini merupakan strategi front loading pemerintah. Hal ini mengantisipasi tren higher for longer alias suku bunga tinggi yang akan bertahan lama.
"Sehingga kita mencoba mencari kesempatan saat suku bunga belum naik dilakukan penerbitan, makanya kelihatan bahwa terjadi kenaikan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) kita," kata dia dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Februari, Rabu (15/3).
Meski demikian, bendahara negara itu memastikan waktu penerbitan surat utang pemerintah akan memperhatikan kondisi pasar obligasi di dalam dan luar negeri. Selain itu, pemerintah akan memperhatikan dari sisi kondisi APBN itu sendiri.