Penerimaan Pajak Naik 34%, APBN Surplus Rp 128 T Hingga Maret 2023
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara alias APBN mencetak surplus mencapai Rp 128,5 triliun hingga akhir Maret 2023. Kementerian Keuangan mengumpulkan pendapatan negara lebih dari seperempat target tahun ini, sedangkan realisasi belanja negara belum mencapai seperlimanya.
"Posisi APBN kita sampai akhir Maret masih mengalami surplus Rp 128,5 triliin atau 0,61% dari PDB, keseimbangan primer juga surplus Rp 228,8 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers daring, Senin (17/4).
Ia menjelaskan, kinerja tersebut ditopang oleh pertumbuhan kuat pada pendapatan negara. Realisasinya sudah mencapai Rp 647,2 triliun atau lebih dari seperempat target tahun ini. Pendapatan negara tunbuh 29% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kinerja moncer ini ditopang oleh penerimaan dari pajak yang tumbuh 33,78%. Kementerian Keuangan telah mengantongi penerimaan pajak sebesar Rp 432,25 triliun atau seperempat dari target.
Mayoritas setoran itu berasal dari pajak penghasilan alias PPh nonmigas sebesar Rp 225,95 triliun, naik 31% dibandingkan tahun lalu. Pajak pertambahan nilai alias PPN dan pajak penjualan barang mewah alias PPnBM sebesar Rp 185,7 triliun atau naik 42,4%. Sisanya merupakan penerimaan dari pajak bumi bangunan atau PBB dan lainnya serta PPh Migas.
"Pajak tumbuh di atas baseline yang sebetulnya sudah tumbuh tinggi tahun lalu. Ini hal yang sangat positif, kita akan jaga terus kepercayaan masyarakat dan momentum pemulihan ekonomi," kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, realisasi belanja negara relatif lambat. Pencairan belanja negara hingga akhir bulan lalu sebesar Rp 518,7 triliun atau baru sekitar 17% dari pagu. Pertumbuhannya hanya 5,7% dibandingkann tahun lalu.
Belanja negara ini terdiri atas belanja pemerintah pusat dan belanja yang ditransfer ke daerah atau TKD. Mayoritas realisasi hingga akhir bulan lalu ditopang belanja berupa TKD yang penyerapannya lebih cepat.
Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp 347,3 triliun, baru sekitar 16% dari pagu yang disediakan. Meski demikian, realisasinya naik 10,5% dibandingkan tahun lalu. Belanja pemerintah pusat ini yang dipakai dalam bentuk belanja kementerina hingga pemberian subsidi BBM.
Realisasi belanja dalam bentuk tansfer ke daerah sebesar Rp 171,4 triliun atau sudah 21% dari pagu tahun ini. Meski demikian realisasinya menurun 2,9% dibandingkan tahun lalu.