Pemerintah berhasil mengembalikan defisit Anggaran Pendapatan Negara (APBN) sesuai dengan UU Keuangan Negara, kembali berada di bawah 3% terhadap PDB sejak tahun lalu. Defisit APBN kembali normal setelah sempat terdampak pandemi dan mencapai 6,09% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2020.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian banyak negara jatuh pada 2020. Oleh karena itu, belanja negara perlu dioptimalkam agar ekonomi tak jatuh terlalu dalam pada tahun lalu.
“Biasanya Indonesia selalu disiplin terhadap defisit yang tidak boleh lebih dari 3% terhadap PDB. Namun pada 2020 dengan izin UU nomor 2 tahun 2020, kami melebarkan defisit sehingga pemerintah dapat belanja lebih banyak,” ujar Suahasil dalam rapat dengan Komite IV DPD di Jakarta, Selasa (5/9).
Belanja negara saat itu, menurut dia, ditujukan untuk menanggulangi kesehatan, vaksin Covid-19, penanganan pasien Covid 19, dan belanja untuk seluruh pemerintah daerah dan kementerian lembaga untuk mendorong ekonomi di tengah lesunya belanja masyarakat.
Namun, menurut dia, pemerintah dapat kembali mengendalikan defisit APBN pada tahun lalu seiring keberhasilan kebijakan konsolidasi fiskal. “Kami berhasil mengurangi defisit kita sampai dengan 2,4% dari PDB, satu tahun lebih cepat dari target dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Sebagai perbandingan, banyak negara lain yang defisitnya lebih dalam dan tidak bisa kembali sedia kala,” ujarnya.
Kementerian Keuangan sebelumnya memperkirakan defisit APBN pada tahun ini akan kembali menurun menjadi 2,28% PDB, jauh lebih kecil dari target. Dengan kondisi tersebut, pemerintah memperkirakan penerbitan utang baru tahun ini akan berkurang hampir Rp 300 triliun.
Proyeksi defisit anggaran hingga akhir tahun ini lebih rendah dibandingkan rencana awal dalam APBN sebesar 2,84% PDB atau 0,5% lebih rendah dari target. Ini seiring dengan pendapatan negara yang kembali melampaui target.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam unggahan di akun instagramnya menuliskan, pendapatan negara hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp 2.637,2 triliun, atau 7,1% di atas target. Sementara itu, belanja negara juga akan mencapai target tetapi relatif hanya 2,1% dari pagu yang disediakan atau sebesar Rp 3.123,7 triliun.
"Defisit dapat ditekan menjadi Rp 486,4 triliun atau 2,28% PDB," kata Sri Mulyani.
Dengan defisit anggaran yang lebih kecil, pemerintah dapat mengurangi kebutuhan untuk menarik utang baru. Kementerian Keuangan memperkirakan, kebutuhan pembiayaan utang tahun ini menurun 41,6% atau berkurang Rp 289,9 triliun dari target.
Bendahara negara itu juga memastikan APBN masih akan terus bekerja keras melindungi rakyat dan ekonomi. Di sisi lain, instrumen keuangan negara itu tetap diarahkan untuk makin sehat dan berkelanjutan. "Itu prestasi yang tidak mudah pada saat banyak negara mengalami krisis ekonomi dan kesulitan keuangan negara atau utang," kata Sri Mulyani.