Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan beberapa pesan penting untuk menteri keuangan selanjutnya. Menurutnya seorang bendahara negara harus benar-benar mempertimbangkan setiap kebijakan yang akan diambil, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara.
Ia memberikan contoh mengenai berbagai pihak yang meminta agar pungutan pajak diturunkan. Di sisi lain, pemerintah menghadapi banyak tuntutan untuk menaikkan belanja di berbagai sektor.
“Itu kan infrastrukturnya minta dibangun, yang satu lagi minta (hal yang berbeda). Jadi kita bingung, dari sisi penerimaan pajaknya minta diturunkan tetapi dari sisi belanja semuanya meningkat,” kata Sri Mulyani dalam dalam Kompas 110 CEO Forum, Rabu (1/11).
Oleh karena itu, Sri Mulyani meminta agar menteri keuangan selanjutnya bekerja dengan baik. Karena permintaan belanja negara yang terus meningkat, ia juga berpesan agar menteri keuangan selanjutnya bisa menentukan pilihan yang tepat dalam kebijakan untuk memperoleh penerimaan negara.
“You are going to face this constantly. Kalau nanti pajaknya nanti dibebaskan, ya nanti tidak perlu ada dirjen pajak kalau begitu,” kata Sri Mulyani.
Selama menjadi menteri keuangan, Sri Mulyani mengaku mendapat banyak masukan dari berbagai pihak. Misalnya, ada usulan agar pungutan pajak tertentu dihilangkan, karena di negara tetangga seperti Singapura pungutan pajak tersebut ditiadakan.
Meski begitu, ia juga tidak mau mengambil risiko. Pasalnya, jika angka penerimaan khususnya dari pajak terus menurun sementara permintaan belanja negara meningkat, akan terjadi ketidaksinkronan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia juga berpesan agar penerimaan negara bisa terus dijaga dengan baik. Sri Mulyani mencatat, sejak 2020 hingga 2023 penerimaan negara terus meningkat hampir 70%. Di samping itu, belanja negara juga meningkat sebesar 23%.