Mendag Prediksi Transaksi e-Commerce Tahun Ini Capai Rp 533 T
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memproyeksikan transaksi lokapasar atau e-commerce sepanjang 2023 mencapai Rp 533 triliun. Nilai transaksi tersebut naik hampir 12% dibandingkan periode yang sama tahun 2022 Rp 476 triliun.
Ia menilai, lokapasar menunjukkan kontribusi potensi yang besar bagi perekonomian nasional. Namun Zulhas menekankan bahwa perdagangan di lokapasar harus diatur agar tidak merugikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
"Jadi, kemajuan lokapasar ini jangan sampai merugikan kita. Kita adalah negara yang terbuka. Kami tidak melarang perdagangan di lokapasar, tapi kami atur," kata Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (4/1)
Zulhas menyampaikan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Beleid tersebut mengatur importasi melalui lokapasar untuk melindungi industri lokal.
Ia menjelaskan, Permendag No. 31 Tahun 2023 menetapkan bahwa barang yang diimpor melalui lokapasar harus memiliki sertifikat seperti sertifikat halal, sertifikat standar nasional Indonesia, dan nomor izin edar.
Zulhas juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 1998 Tahun 2023. Dokumen tersebut menetapkan barang-barang yang boleh diimpor secara langsung dengan nilai di bawah US$ 100 per unit, yakni buku, musik, film, dan software.
Permendag Nomor 31 Tahun 2023 merupakan alasan TikTok Shop gulung tikar di dalam negeri pada Oktober 2023. Walau demikian, TikTok Shop telah kembali beroperasi pada awal Desember 2023 setelah bekerja sama dengan Tokopedia.
"Kami kasih pengecualian kepada TikTok Shop selama tiga sampai empat bulan. Nanti baru kami audit karena migrasi itu perlu waktu, karena masih percobaan," ujarnya.
Zulhas menilai, pengaturan perdagangan di lokapasar penting setelah melihat nilai transaksi pada Hari Belanja Online Nasional 2023. Menurutnya, nilai transaksi di lokapasar pada Harbolnas 2023 naik 12,71% menjadi Rp 25,7 triliun.
"Harbolnas 2023 transaksinya tercatat sebesar Rp 25,7 triliun, meningkat Rp 2,9 triliun dibandingkan Harbolnas 2022," ujarnya.
Kementerian Koperasi dan UKM mendata porsi transaksi e-commerce asing sekitar 86% di Indonesia tahun lalu, jika merujuk data Momentum Works. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu ada aturan terkait Harga Pokok Penjualan alias HPP.
Pengaturan harga produk di e-commerce itu bisa diatur revisi dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023. Regulasi ini merupakan alasan TikTok menutup TikTok Shop pada awal Oktober (4/10), karena media sosial dan e-commerce dilarang tersedia di satu platform.
“HPP harus diatur supaya tidak ada lagi perang bakar uang antar-e-commerce untuk memperbesar valuasi bisnis dan market share tapi memukul UMKM,” kata Menkop UKM Teten Masduki saat Diskusi Refleksi 2023 dan Outlook 2024 Kemenkop UKM di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (21/12).