Airlangga Bantah Anggaran Makan Siang Gratis Ditanggung Penuh APBN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut biaya program makan siang gratis tidak akan sepenuhnya dari  anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

 Anggaran yang dikeluarkan negara tidak mencapai setengah dari biaya program tersebut, yang mencapai Rp 450 triliun.“Tidak segitu (setengah dari Rp 450 triliun dari APBN)” ujar Airlangga kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (27/8).

Sebagai informasi, makan siang gratis menjadi salah satu andalan program calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo mengatakan program tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp 450 triliun dan tidak menggunakan anggaran bantuan sosial (bansos).

Airlangga sebelumnya  juga menyampaikan anggaran makan siang gratis ditetapkan Rp 15 ribu per anak. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memprediksi anggaran yang diperlukan akan lebih dari itu.

Budi merujuk kebutuhan gizi yang disiapkan dalam program Kemenkes bernama Isi Piringku. “Sekarang saya tanya, kalau makan Rp 15 ribu kenyang apa enggak? Kalau di Yogyakarta, cukup,” kata Budi sembari tertawa di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Airlangga yang juga merupakan Ketua Pengarah TKN Prabowo-Gibran, mengatakan Rp 15 ribu per anak telah diperhitungkan berdasarkan proyek percontohan atau pilot project yang telah dilakukan sebelumnya. “Nanti kami lihat lagi,” ucapnya.

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko sempat mengatakan pilot project telah dilakukan di beberapa tempat. Salah satunya di Sukabumi, Jawa Barat.

Dalam proyek percontohan tersebut, TKN mengandalkan satu dapur di sebuah rumah makan untuk melayani 16 siswa di setiap sekolah. Total siswa yang mendapatkan susu dan makan siang gratis sebanyak 3.500 orang.

Budiman pun tidak menampik realisasi program itu tidaklah mudah. Sebab, pemerintah memerlukan bahan pangan dan tenaga sumber daya manusia (SDM) yang banyak untuk dilakukan secara nasional.