Jokowi Minta Kabinet Susun Anggaran Program Prioritas Prabowo-Gibran
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai meminta para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) untuk menyiapkan susunan anggaran program makan siang dan susu gratis yang dicetuskan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan calon wakil presiden terpilih.
Jokowi mengundang sejumlah menteri untuk datang ke rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (5/4). Mereka yang dipanggil yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.
Sri Mulyani menguraikan pertemuan kali ini masih membahas soal rencana pengadaan pagu anggaran kementerian dan lembaga. "Ini masih dalam program dan pagu besar. Prinsipnya memberikan ruang fiskal bagi kemungkinan program makan siang dan susu gratis untuk dijalankan," kata Sri Mulyani saat ditemui seusai rapat.
Dia melanjutkan pemerintah masih terus menghitung batas atas rencana APBN 2025 dengan besaran dana makan siang dan susu gratis nantinya. Hitung-hitungan itu mengacu pada laju kenaikan suku bunga, inflasi, sentimen investor terkait arus modal hingga faktor geopolitik.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga melihat mencuatnya tren digitalisasi serta perubahan iklim serta tantangan demografi dapat membayangi perekonomian secara makro setelah 2024.
"Kami akan lakukan postur dari APBN yang terjaga sehingga kepercayaan dari pasar, dalam hal ini investor akan tetap terjaga. Jadi itu yg akan dilakukan," ujar Sri Mulyani.
Jaga Defisit APBN di Bawah 3%
Selain itu, pembahasan pagu indikatif pada APBN 2025 juga berupaya untuk tetap menjaga defisit di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Tadi juga disepakati komitmen untuk menjaga defisit di bawah 3% akan tetap dipegang. Ini agar disiplin dari APBN bisa terjaga untuk meningkatkan kualitas dan stabilitas, sehingga pemerintah baru bisa fokus melaksanakan program prioritasnya," kata Sri Mulyani.
Lebih jauh, dia menyampaikan fokus kebijakan fiskal 2025 bertujuan agar Indonesia mencapai negara berpendapatan tinggi. Dia merincikan prioritas kebijakan fiskal 2025 akan fokus pada upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan antardaerah.
"Untuk beberapa fokus seperti hilirisasi, transformasi hijau, pembangunan infrastruktur, SDM unggul, inklusivitas dan reformasi birokrasi akan tetap dilakukan," ujarnya.
Pada rapat internal tersebut, Jokowi juga meminta agar program-program pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial sudah mewadahi program prioritas pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
Dia juga mengaku mendapat arahan khusus dari Jokowi untuk mulai menjalin komunikasi dengan tim yang disiapkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran. Ini agar program-program yang menjadi prioritas pemerintahan selanjutnya dapat segera berjalan seusai pelantikan pada Oktober mendatang.
"Jadi APBN 2025 tetap akan kami susun, komunikasi dengan transisi dengan pemerintah baru akan dilakukan, posturnya tetap melihat kepada program-program prioritas yang memang akan dilaksanakan pemerintahan baru ini," kata Sri Mulyani.
Proyeksi Biaya Makan Siang Gratis 2025
Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menghitung perkiraan biaya pelaksanaan program makan siang dan susu gratis sebesar Rp 185,2 triliun pada 2025. Angka ini muncul dalam pembahasan di rapat kabinet dipimpin Presiden Jokowi di Istana, Senin (26/2).
Berdasarkan dokumen yang diperoleh Katadata.co.id, perkiraan kebutuhan dana tersebut untuk beberapa kategori sasaran. Pertama, pemberian makan siang dan susu gratis membutuhkan dana Rp 100,8 triliun per tahun dengan rincian dana makan siang gratis sebesar Rp 75,6 triliun dan pemberian susu gratis Rp 25,2 triliun.
Proyek makan siang dan susu gratis ini dengan asumsi biaya makan siang gratis per hari sebesar Rp 15 ribu per anak dan biaya susu UHT Rp 5 ribu per anak.
Selanjutnya, Bappenas mengasumsikan 57,98 juta anak usia sekolah yang akan menerima paket makan siang dan susu gratis nantinya. Angka tersebut dengan asumsi memenuhi kebutuhan anak sekolah dengan jumlah hari efektif sekolah selama 255 hari per tahun.
Kedua, kebutuhan pendanaan untuk bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil yang juga masuk dalam sasaran program makan siang dan susu gratis. Perkiraannya biaya bantuan gizi untuk balita Rp 75,2 triliun per tahun.
Hitungan ini mengacu pada kalkulasi biaya kepada 30,2 juta balita yang mendapat bantuan Rp 20 ribu per hari. Bantuan gizi itu akan disalurkan secara berkelanjutan selama setahun penuh atau 365 hari.
Ketiga, estimasi alokasi dana untuk bantuan gizi untuk ibu hamil sebesar Rp 9,2 triliun per tahun, yang termasuk dalam bagian program makan siang gratis.
Bappenas mengacu pada data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menghitung 4,8 juta ibu hamil. Para ibu hamil akan mendapat jatah bantuan gizi senilai Rp 20 ribu per hari selama masa kehamilan sepanjang 280 hari kehamilan.