Bappenas: Kesenjangan Pembiayaan Berkelanjutan Global Capai US$ 4 T

ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (tengah) mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komite IV DPD di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/3/2024). RDP tersebut membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 - 2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 - 2029, dan Rencana Kerja Pemerintah 2025.
Penulis: Ferrika Lukmana Sari
24/4/2024, 13.21 WIB

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan, bahwa kesenjangan pembiayaan berkelanjutan menjadi tantangan yang mendesak.

Khususnya, pembiayaan untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) global menjadi tantangan mendesak bagi seluruh negara. Tercatat, kesejangan pembiayaan TPB/SDGs global mencapai US$ 4 triliun per tahun.

Hal ini disampaikan Suharso dalam rangkaian pertemuan Economic and Social Council Financing for Development Forum 2024 (FfD Forum) yang digelar di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 22-25 April 2025.

Menurut Suharso, Indonesia belum mendapatkan komitmen apapun walau sudah enam tahun menuju garis finis TPB/SDGs

"Dengan kesenjangan pembiayaan TPB/SDGs, pembiayaan iklim dan komitmen Official Development Assistance tetap belum terpenuhi, maka menutup kesenjangan pembiayaan tentu menjadi salah satu tantangan mendesak bagi kita semua,” kata Suharso dalam keterangan resmi dikutip Kamis (24/4).

Pada sesi general debate, Indonesia memaparkan sejumlah solusi konkret untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatkan implementasi mekanisme dan instrumen pembiayaan dalam seluruh tingkatan.

Kedua, mereformasi arsitektur finansial internasional untuk mencapai tujuan pembangunan global dengan kolaborasi erat antara pembuat kebijakan PBB dan institusi keuangan internasional, khususnya terkait peningkatan kapasitas pemberian pinjaman dan pembiayaan yang bersifat concessional.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Reporter: Ferrika Lukmana Sari