Sri Mulyani Masih Kaji Rencana Buka Anggaran Kementerian yang Diblokir

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) berjalan usai diskorsnya rapat kerja dengan Komisi XI DPR yang membahas pengantar pendalaman penyertaan modal negara (PMN) APBN 2024 di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/7/2024). Kemenkeu mengajukan PMN tahun 2024 sebesar Rp6,1 triliun untuk lima BUMN (PT KAI, PT Inka, PT Pelni, PT Hutama karya, dan Badan Bank Tanah) yang bersumber dari cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp 13,6 triliun.
Penulis: Ferrika Lukmana Sari
15/7/2024, 10.18 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih mengkaji rencana untuk membuka anggaran kementerian/ lembaga (K/L) yang diblokir atau automatic adjustment (AA).

“Nanti kita lihat,” kata Sri Mulyani saat ditemui usai kegiatan Kampanye Simpatik Perpajakan Spectaxcular 2024 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (14/7)

Sementara Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata masih melihat arahan kebijakan ke depan. Pihaknya juga tetap selektif dalam menentukan relaksasi pemblokiran anggaran. “Ini sudah semester II 2024, nanti kita lihat satu per satu arahan pimpinan. Kita akan tetap selektif,” ujar dia.

Mempertimbangkan Keuangan Negara

Sebelumnya, Sri Mulyani mempertimbangkan opsi untuk membuka pemblokiran anggaran kementerian/lembaga senilai Rp 50,14 triliun di tahun 2024. Dia memberikan catatan bahwa relaksasi tersebut akan diterapkan dengan selektif mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

“Automatic adjustment yang akan direlaksasi, tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara. Saya rasa ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi pegangan kami Bendahara Negara dalam mengelola keuangan negara,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) di Jakarta, Selasa (9/7).

Dia menegaskan bahwa relaksasi AA harus dilakukan dengan sikap hati-hati. Namun dia tidak menyebut berapa besar anggaran K/L yang akan dilepas, hanya menekankan bahwa relaksasi akan dilakukan jika terdapat kegiatan yang mendesak.

“Biasanya sesuai dengan praktik sebelumnya, kalau ada hal yang mendesak, penting, bisa saja automatic adjustment ini dibuka di dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang prioritas nasional dan betul-betul penting dan mendesak," ujarnya.

Sehingga, dia harus selektif untuk membuka blokir anggaran tersebut serta mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Dia yakin kebijakan ini tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit APBN 2024.

Sebelumnya, pemerintah membekukan anggaran K/L sebesar Rp 50,14 triliun untuk tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment yang diterapkan sejak awal tahun

Porsi automatic adjustment sebesar 5% dari total belanja K/L. Kebijakan ini mengedepankan pengelolaan APBN yang fleksibel serta mempertimbangan daya tahan APBN di tengah ketidakpastian ekonomi.

"Automatic adjustment merupakan langkah yang diambil guna mengantisipasi kondisi di luar dugaan yang harus menjadi prioritas negara," ujarnya.

Reporter: Antara