Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan perjalanan saat melakukan reformasi di lingkungan kementerian yang ia pimpin. Hal itu dia ungkapkan dalam peluncuran buku biografinya berjudul No Limits, Reformasi dengan Hati pada akhir pekan lalu.
Sri Mulyani mengatakan ada alasan tersendiri di balik tunjangan kinerja atau tukin yang diberikan dalam jumlah besar. Hal itu bermula saat Sri Mulyani baru saja diangkat menjadi Menteri Keuangan.
Saat itu, Sri Mulyani heran gaji pegawai pajak lebih kecil dibandingkan dirinya saat menjadi peneliti di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Bahkan, Sri Mulyani menuturkan gajinya sebagai Kepala LPEM UI lebih besar dari gaji direktur jenderal pajak.
"Gaji seorang peneliti, jauh lebih tinggi dari ditjen pajak. Jadi saya bilang, kayaknya ditjen pajak kerjaannya luar biasa berat deh," kata Sri Mulyani, Jumat (21/9).
Hal itu menjadi pemicu awal dirinya meminta para pejabat di Kemenkeu mengajukan kenaikkan gaji. Setelah itu, para pejabat menyiapkan tiga skenario kenaikan gaji yang diajukan kepada Sri Mulyani yaitu 30%, 40%, dan 60%.
Setelah itu, Sri Mulyani melakukan simulasi. Namun ia merasa kurang puas karena nantinya besaran tersebut akan tidak sesuai dengan kinerja yang ia inginkan. "Kalau segini, saya tidak akan pernah bisa meminta mereka banyak bekerja," ujar Sri Mulyani.
Mantan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono yang juga hadir dalam diskusi tersebut juga menceritakan proses kenaikkan tukin tersebut. Marwanto mengatakan para pejabat Kemenkeu kemudian mengusulkan tiga skenario kenaikan gaji yaitu 100%, 200%, dan 300%.
Marwanto mengakui kalau itu pejabat cukup ragu dengan usulan kenaikkan yang sangat tinggi itu. Meskipun begitu, ternyata Sri Mulyani memilih kenaikkan opsi yang paling tinggi yakni tukinnya mendekati 300%.
"Dengan tanpa harapan sebenarnya bahwa itu akan dipilih oleh Ibu Sri Mulyani," ujar Marwanto.
Alasan Sri Mulyani Naikkan Tukin 300%
Sri Mulyani menjelaskan keputusannya menaikkan tukin PNS hingga 300% karena yakin pegawai Kemenkeu tidak akan bisa bekerja dengan optimal ketika masih memikirkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga. Hal itu juga dikhawatirkan akan memicu banyaknya korupsi di Kemenkeu pada masa dahulu.
"Kalau mereka kerja dalam keadaan perutnya belum tenang, memikirkan sekolah anaknya tidak cukup, ya kita tidak bisa berharap mereka kerja dengan benar," kata Sri Mulyani.
Meskipun begitu, Sri Mulyani mengaku juga sempat menerima penolakan dan kritik berkaitan dengan keputusannya itu. Menurutnya, ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan anggaran negara akan habis untuk gaji PNS namun Sri Mulyani yakin keputusannya benar.
Dia memastikan kenaikkan tukin tersebut tentu juga dibarengi dengan peningkatan kinerja dan pengawasan terhadap pegawai-pegawainya. "Sementara kita juga terus memperbaiki kinerja, performa dan pengawasan," ujar Sri Mulyani.