Purbaya Siapkan Rp 60 Triliun Hasil Efisiensi APBN 2026 untuk Bencana Sumatera

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025). Dalam rapat tersebut Purbaya mengungkapkan deretan modus para eksportir yang melakukan penyelundupan komoditas ekspor yang selama ini dikenakan bea keluar oleh pemerintah seperti sawit, kayu kulit, biji kakao, tembaga, hingga bauksit.
15/12/2025, 22.15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan sudah menyiapkan dana senilai Rp 60 triliun untuk pembangunan infrastruktur pasca banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Dana cadangan Rp 60 triliun itu diperoleh dari efisensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026.

“Ketika APBN selesai di DPR, kami sisir semua program kementerian dan lembaga, ternyata masih banyak program-program yang tidak jelas, rapat enggak jelas,” kata Purbaya di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (15/12).

Dia menekankan dana rehabilitasi bencana Sumatera sudah tersedia saat ini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah mengajukan tambahan anggaran Rp 1,6 triliun untuk tahun ini.

Pemerintah Pusat juga akan segera menyalurkan relaksasi anggaran dari efisensi anggaran APBN  kepada daerah-daerah terdampak bencana mulai awal tahun depan. Dana ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan kembali wilayah terdampak.

“Tahun 2026 untuk daerah yang terkena bencana akan ada relaksasi supaya mereka bisa bangun. Jadi nggak ada masalah untuk rehabilitasi bencana,” ujar Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memutuskan untuk menyalurkan dana Rp 4 miliar untuk masing-masing 52 Pemerintah Kabupatan/Kota yang terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Keputusan itu semula berawal dari permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyampaikan proposal bantuan tambahan dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah (pemda) terdampak bencana banjir.

Tito mengatakan, kondisi keuangan dana belanja tidak terduga (BTT) pemda terdampak banjir sangat terbatas saat ini. Ia mengatakan banyak daerah hanya memiliki sisa BTT dalam jumlah sangat kecil antara Rp 75 juta hingga Rp 300 juta.

"Kabupaten/kota ini anggaran mereka yang diandalkan untuk keadaan krisis namanya BTT. Tapi karena ini akhir tahun, angkanya sangat tipis," kata Tito saat memberikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Ahad (7/12), malam. 

Tito awalnya mengajukan proposal dana Rp 2 miliar untuk 52 kabupaten/kota terdampak. Dukungan fiskal tersebut akan digunakan oleh pemda untuk memenuhi kebutuhan mendesak di lapangan seperti penyediaan popok bayi hingga kebutuhan harian perempuan. "Biasanya masyarakat minta kepada pemerintah, termasuk pemerintah daerah," ujarnya.

Prabowo menyetujui permintaan Tito sekaligus menambah jumlah bantuan menjadi Rp 4 miliar per daerah. "Baik, Pak Mendagri, Anda minta Rp 2 miliar per kabupaten ya? Saya kasih Rp 4 miliar," kata Prabowo.

Prabowo juga memerintahkan Tito agar melakukan pendataan terkait keperluan bantuan tambahan untuk pemerintah provinsi yang wilayahnya paling terdampak banjir di Sumatera. 

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan bahwa pemerintah pusat akan menyalurkan tambahan dana Rp 20 miliar kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Prabowo mengatakan hal itu sembari menunjuk ke arah Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

"Nanti untuk yang Sumatera (Utara dan Barat) berapa, nanti gubernurnya suruh ketemu saya," ujar Prabowo.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu