Airlangga, Rosan, Purbaya Rapat di Danantara Bahas Gejolak Bursa, Apa Hasilnya?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, hingga COO Danantara Dony Oskaria menggelar pertemuan di Danantara, Jakarta, Jumat (30/1), di tengah gejolak pasar modal yang terjadi dalam dua hari terakhir. Salah satu hasil pembahasan rapat adalah keputusan untuk mempercepat demutualisasi PT Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok dalam dua hari terakhir hingga Bursa Efek Indoensia sempat memberlakukan penghentian sementara perdagangan saham atau trading halt sebanyak dua kali dalam dua hari berturut-turut. Namun, IHSG pada perdagangan sesi I hari ini sudah berbalik naik 1,18% ke level 8.239.

Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memonitor perkembangan pasar modal yang terimbas pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan pemangkasan peringkat saham oleh Goldman Sachs dan UBS.  Pemerintah, menurut dia, berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal melalui beberapa langkah strategis. 

“Pertama, mempercepat demutualisasi Bursa Efek Indonesia. PKemarin diumumkan bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan berproses di tahun ini,” kata Airlangga usai rapat tersebut. 

Ia meyebu,  ini merupakan transformasi struktural yang menurutnya mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus dengan anggota, serta untuk mencegah praktik pasar yang tidak sehat. 

“Demutualisasi bursa ini juga akan membuka terhadap investasi termasuk dari Danantara dan juga agensi lainnya,” kata dia. 

Airlangga mengatakan, tahapannya sudah masuk di dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). 

“Langkah demutualisasi ini bisa dilanjutkan dengan rencana BEI untuk go public di tahap berikutnya,” kata dia. 

Pemerintah pun akan menjamin perlindungan bagi investor dengan memastikan tata kelola dan transparansi. Otoritas Jasa Keuangan dan BEI juga diharapkan menerbitkan aturan baru untuk meningkatkan free float saham dari 7,5% menjadi 15% yang  ditargetkan rampung pada Maret 2026. 

Target ini, menurut dia, mengacu pada sejumlah negara tetangga lainnya. Angka free float Indonesia saat jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia, Jepang, dan Hongkong yang mencapai 25%.

"Thailand sama dengan Indonesia nantinya 15%, Singapura masih 10%, Filipina 10% dan Inggris 10%. Jadi kita ambil angka yang relatif lebih terbuka dan tata kelola lebih baik,” katanya. 

Pemerintah beranggapan dengan adanya demutualisasi serta free float yang lebih tinggi akan membuat perdagangan saham di Indonesia lebih stabil dan mengikuti standar internasional.

Dalam rapat tersebut, Airlangga mengatakan dibahas juga mengenai limit dana pensiun serta asuransi yang ditingkatkan. “Itu limit untuk investasi di pasar modalnya ditingkatkan dari 8% ke 20%,” kata dia. 

Ia mengatakan, anggaran terkait dengan regulasi yang baru ini akannsejalan dengan standar yang berpraktik di negara-negara OECD. 

“Jadi kita sudah semakin mendekati kepada permintaan daripada standar internasional. Dan Indonesia komitmen untuk mengadopsi standar-standar tersebut agar tentunya kita bisa mempertahankan di standar emerging market dan tentunya kita berharap bahwa pasar modal kita lebih kuat, lebih adil, lebih kompetitif, lebih transparan,” kata Airlangga.