Purbaya Ubah Strategi Fiskal untuk Hindari Krisis Seperti 1997-1998

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah sengaja mengubah strategi kebijakan fiskal guna mencegah perekonomian Indonesia terjerumus ke krisis seperti 1997-1998 di tengah perlambatan yang terjadi sejak pertengahan 2024.

Purbaya menggambarkan, tren penurunan ekonomi hingga September 2025 berpotensi mengarah pada tekanan yang lebih dalam apabila tidak segera direspons dengan kebijakan yang tepat. Jika menggunakan pendekatan konvensional seperti menaikkan pajak saat penerimaan melemah, kondisi ekonomi justru bisa semakin tertekan.

“Kalau kita lihat strateginya kemarin hampir pasti kita menuju 97-98. Kita ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat,” kata Purbaya dalam acara Bloomberg Technoz, dengan tema ‘Managing Transition, Capturing New Growth Opportunities’, di Financial Club Jakarta, Kamis (12/2). 

Purbaya mengatakan, sebagai strategi pencegahan krisis, ia memutuskan tidak menaikkan sejumlah tarif pajak dan menunda implementasi beberapa kebijakan pajak, termasuk pajak ekonomi digital dan pajak minuman berpemanis. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli dan ruang gerak dunia usaha.

Di sisi lain, ia mengatakan pemerintah juga mempercepat belanja negara serta mengoptimalkan likuiditas yang tersedia untuk mendorong perputaran uang di sistem perekonomian. Pengadaan barang dan jasa dipacu agar belanja pemerintah segera berdampak ke sektor riil.

Purbaya mengklaim, penerimaan pajak Januari 2026 tumbuh 30% dibandingkan Januari tahun sebelumnya yang menurutnya sebagai hasil awal yang mulai terlihat. 

Hasil awal mulai terlihat. Purbaya mengungkapkan penerimaan pajak Januari 2026 tumbuh 30% dibandingkan Januari tahun sebelumnya. Menurutnya, jika momentum pertumbuhan ini terjaga, target APBN dapat terlampaui dan defisit anggaran berpotensi menurun.

Perbaiki Tax Ratio dan Kendalikan Defisit

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini mengatakan, ekonomi yang tumbuh lebih cepat adalah modal utama untuk memperbaiki tax ratio dan mengendalikan defisit. Di sisi lain, Purbaya memastikan defisit anggaran tidak akan melewati batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Defisit itu bisa kita kontrol. Setelah triwulan kedua kita hitung proyeksinya. Kalau perlu penyesuaian belanja, kita lakukan. Tapi saya tidak akan melewati 3%,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Purbaya mengatakan, di internal Kemenkeu juga melakukan pembenahan besar-besaran di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mana merotasi para pejabatnya guna memperkuat pengawasan dan menekan kebocoran, termasuk terhadap barang ilegal yang merugikan pasar domestik.

Menurutnya, penguatan pasar domestik menjadi kunci. Dengan permintaan dalam negeri sebagai penggerak utama ekonomi, kebocoran harus ditekan agar manfaatnya optimal bagi pelaku usaha nasional.

Selain itu, Purbaya juga mendorong peran dari sektor swasta sebagai motor pertumbuhan. Dengan tidak hanya mengandalkan belanja pemerintah, purbaya menilai kombinasi itu dapat menghindari tekanan berat seperti yang terjadi pada krisis 1997-1998. 

“Kita ubah arah sebelum terlambat. Tujuannya jelas, memastikan ekonomi berbalik naik dan tidak jatuh ke jurang krisis,” kata Purbaya.