Ekonom Peringatkan Risiko Biaya Utang Naik Imbas Fitch Beri Outlook RI Negatif

Fitch Ratings memangkas outlook utang Indonesia, menyusul langkah sejawatnya Moodys. Ekonom mengingatkan agar pemerintah tak menganggap remeh peringatan yang diberikan kedua lembaga pemeringkat global ini, terutama terkait risiko fiskal.  

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai langkah Fitch yang sebelumnya juga telah diisyaratkan oleh Moody's merupakan sinyal kewaspadaan yang harus disikapi serius oleh pemerintah. Meski peringkat utang Indonesia masih berada di level layak investasi (BBB), penurunan outlook menunjukkan kekhawatiran terhadap arah fiskal dan konsistensi tata kelola kebijakan mulai meningkat.

“Ketika outlook diturunkan menjadi negatif, persepsi risiko investor naik. Investor akan meminta kompensasi dalam bentuk yield yang lebih tinggi saat pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara. Artinya, cost of fund meningkat dan beban bunga dalam APBN ikut tertekan,” ujar Yusuf kepada Katadata, Rabu (4/3).

Dengan rasio penerimaan negara yang masih relatif rendah terhadap PDB, menurut diam ruang fiskal Indonesia tidak terlalu longgar. Kenaikan biaya utang berisiko menggerus kapasitas belanja produktif pemerintah.

Selain pembiayaan yang lebih mahal, Yusuf mengingatkan adanya potensi volatilitas pasar keuangan, mulai dari tekanan terhadap rupiah hingga arus keluar modal jangka pendek (capital outflow). Dampaknya, kata dia, bisa menjalar ke stabilitas makro secara keseluruhan.

Potensi Tekanan ke Suku Bunga dan Likuiditas

Senada, Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai persoalan utama yang ditekankan Fitch masih senada dengan Moody's, yakni terkait aspek fiskal. Defisit yang membengkak dan berbagai program pemerintah dinilai menjadi perhatian lembaga pemeringkat terhadap kualitas surat utang negara. 

“Dengan penurunan outlook dari lembaga pemeringkat, investor pasti berpikir ulang untuk masuk ke pasar SUN. Yang sudah masuk pun berpotensi keluar. Ini bisa memicu pelemahan nilai tukar,” kata Huda kepada Katadata, Rabu (4/3).

Menurut dia, tekanan dari sentimen negatif tersebut juga merembet ke pasar saham, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan saham bank-bank Himbara. Hal ini terutama setelah munculnya kekhawatiran terkait Danantara.

 Menurut Huda, di tengah kebutuhan pembiayaan yang meningkat akibat defisit fiskal, pemerintah kemungkinan harus menawarkan suku bunga yang lebih tinggi untuk menarik investor asing. 

Konsekuensinya, suku bunga instrumen investasi lain termasuk obligasi swasta dan deposito berpotensi ikut naik.

“Kami bisa tetap berada dalam era suku bunga tinggi. Ini berbahaya bagi likuiditas perbankan dan pasar obligasi swasta. Pada akhirnya, perekonomian bisa terhambat,” ujarnya.

Perlu Disiplin Fiskal dan Rasionalitas Belanja 

Yusuf menekankan pentingnya respons kebijakan yang kredibel. Pemerintah, menurut dia, perlu menegaskan komitmen menjaga disiplin fiskal, khususnya menjaga defisit tetap kredibel di bawah 3% PDB.

“Program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis tetap bisa berjalan, tetapi harus disertai peta pembiayaan yang transparan dan rasionalisasi belanja yang jelas agar pasar tidak melihatnya sebagai ekspansi fiskal yang tidak terukur,” jelasnya.

Ia juga menilai inisiatif investasi besar seperti Danantara harus disertai kerangka tata kelola dan mekanisme pengawasan yang jelas.

“Investor ingin kepastian bahwa entitas seperti ini tidak akan menimbulkan kewajiban kontingensi tersembunyi atau aktivitas kuasi-fiskal yang pada akhirnya kembali membebani APBN,” katanya

Di sisi lain, reformasi perpajakan dinilai menjadi agenda struktural mendesak, terutama dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan tanpa menekan daya beli masyarakat.

Respons Purbaya dan Bos BI

Fitch menyoroti sejumlah risiko fiskal, seperti proyeksi penerimaan negara yang lesu, meningkatnya pembayaran bunga utang, peran Danantara, hingga ketidakpastian kebijakan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kinerja pendapatan negara pada awal tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Penerimaan negara tumbuh 9,5% secara tahunan pada Januari dan tumbuh 12,8% secara tahunan pada Februari.  

"Ini terutama didukung oleh penerimaan pajak yang tumbuh tinggi 30,7% (yoy) pada Januari dan 30,4% (yoy) pada Februari. Belanja negara pun tumbuh signifikan, yaitu 25,7% (yoy) pada Januari dan 41,9% (yoy) pada Februari,” kata Purbaya dalam keterangan resmi, Rabu (4/3).

Kementerian Keuangan memastikan kondisi ekonomi Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Ekonomi pada kuartal keempat 2025 mencapai 5,39% secara tahunan. 

Berbagai leading indicator aktivitas ekonomi di awal tahun 2026 seperti indeks kepercayaan konsumsi, purchasing managers index, konsumsi listrik (bisnis dan industri), penjualan kendaraan (mobil dan motor) terus menunjukkan momentum perbaikan. Dari aspek fiskal, pemerintah menyatakan perbaikan juga terjadi signifikan.

Ia juga menyatakan, percepatan belanja dan stimulus ekonom dilakukan secara terukur untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang terus meningkat, dengan tetap memastikan APBN sehat dan disiplin fiskal terjaga. 

Purbaya pun memastikan koordinasi lintas sektor terjalin agar momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dijaga dalam jangka menengah dengan tetap mempertahankan stabilitas. Koordinasi kebijakan fiskal-moneter juga terus menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan pasar dan memastikan program-program prioritas berjalan efektif dan akuntabel.  

Di sisi lain, kolaborasi dengan Danantara akan semakin diperkuat, sebagai mesin pertumbuhan baru yang menggerakkan ekonomi melalui investasi strategis di luar APBN, tetapi tetap fokus pada profit berkelanjutan, termasuk terus mengungkit investasi swasta bernilai tambah tinggi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menilai, enyesuaian outlook diyakini tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia. Prospek perekonomian Indonesia tetap kuat dan berdaya tahan.

"Kekuatan ekonomi Indonesia tercermin dari pertumbuhan ekonomi domestik yang tetap solid di tengah ketidakpastian global yang meningkat," kata Perry dalam siaran pers. 

Menurut Perry, inflasi yang terkendali, dengan inflasi inti yang tetap rendah. Nilai tukar rupiah juga terus diperkuat melalui kebijakan stabilisasi nilai tukar di pasar NDF luar negeri (off-shore) maupun transaksi spot dan DNDF di pasar dalam negeri.

Ia juga memastikan stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah.

Perry pun  memprakirakan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah tetap solid dan menunjukkan tren meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali.

"Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diprakirakan berada dalam kisaran 4,9–5,7% dan meningkat pada 2027, dengan inflasi yang tetap terkendali sesuai sasaran target," kata dia.