WFH ASN Sepekan Sekali, Pemerintah Klaim Hemat Anggaran Dinas Rp 1,95 T

Pemerintah mengklaim kebijakan work from home (WFH) seminggu sekali bagi aparatur sipil negara (ASN) yang telah dilaksanakan sejak April 2026 berefek pada penghematan anggaran. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, fleksibilitas kerja mendorong efisiensi operasional pemerintah secara signifikan, sekaligus mempercepat digitalisasi proses birokrasi.

"Efisiensi tidak berarti mengurangi layanan. Efisiensi hari ini berarti mengubah cara negara bekerja. Fleksibilitas kerja adalah pintu masuknya, sedangkan  transformasi digital pemerintah adalah perubahan utamanya," kata Rini dalam Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Kebijakan Transformasi Budaya Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5) dikutip dari keterangannya, Jumat (29/5).

Pemerintah mencatat, evaluasi penerapan WFH ASN berdampak efisiensi perjalanan dinas sebesar Rp 1,95 triliun. Utilitas pemerintah berhasil dihemat Rp 65,6 miliah. Pemerintah jufga mencatat kenaikan 100.817 dokumen Tanda Tangan Elektronik (TTE) secara nasional yang disebut sebagai bukti percepatan digitalisasi proses birokrasi.

Rini pun memastikan kualitas layanan kepada masyarakat tetap terjaga selama WFH ASN. Hal itu tergambar dari data bahwa 95% layanan publik tetap stabil selama pelaksanaan fleksibilitas kerja. 

Di sisi lain, menurut dia, transformasi budaya kerja perlu ditopang oleh fondasi Digital Public Infrastructure (DPI), yang mencakup identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan pembayaran digital pemerintah. Fondasi ini menjadi prasyarat birokrasi yang terintegrasi, tidak silo, dan tepercaya.

"Transformasi budaya kerja harus mendorong ASN bekerja lebih efektif, agile, dan berorientasi hasil. Fleksibilitas kerja bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, justru harus memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas kinerja," katanya.

Namun, menurut dia, pemerintah juga mencatat sejumlah evaluasi penting, antara lain masih perlunya penguatan budaya kerja digital, serta penyesuaian pola koordinasi kerja antarunit dan antarinstansi. 

"Ke depan, fleksibilitas kerja harus semakin matang implementasinya. Tidak hanya fleksibel dalam tempat bekerja, tetapi juga semakin kuat dari sisi tata kelola, koordinasi, dan pencapaian kinerja organisasi," kata dia. 

Pemerintah sebelumnya memutuskan memperpanjang kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini dinilai efektif menekan mobilitas dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, evaluasi penerapan WFH selama dua bulan terakhir menunjukkan hasil positif. Salah satunya tercermin dari penurunan konsumsi Pertalite pada April 2026. 

“Jadi yang pertama tadi kita evaluasi terkait WFH, work from home, dalam dua bulan, dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9%,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Dengan hasil evaluasi tersebut, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan WFH di lingkungan pemerintahan “Oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan,” kata dia. 

Ia menjelaskan, perpanjangan kebijakan akan dituangkan dalam surat edaran (SE) baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Kebijakan serupa juga akan diterapkan di pemerintah daerah, BUMN, hingga sektor swasta.

“Terkait dengan ASN nanti, Ibu Menpan akan memperpanjang atau membuat SE baru terkait dengan PanRB. Kemudian untuk daerah dari Pak Mendagri, kemudian untuk BUMN, kemudian kepala badan pengatur daripada BUMN, dan swasta nanti dari Pak Menaker,” kata Airlangga. 

Dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk semester II 2026, mulai dari diskon transportasi, insentif tiket pesawat, program magang nasional, hingga insentif perpajakan bagi penulis buku. 

Pemerintah sebelumnya menerapkan skema WFH bagi ASN sehari dalam satu minggu dalam rangka penghematan energi untuk mengantisipasi dampak perang Iran. Airlangga mengatakan, ASN akan bekerja secara WFH setiap Jumat setiap mulai April 2026.  

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” kata Airlangga dalam konferensi pers secara daring, pada Selasa (31/3) malam.  

Ia menuturkan, kebijakan ini akan diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Kebijakan ini juga disebut untuk mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.  

Pemerintah juga membatasi penggunaan kendaraan dinas 50% kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik.  

“Dan mendorong menggunakan transformasi publik jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik,” kata Airlangga.  

Selain itu, pemerintah juga memangkas perjalanan dinas dalam dan luar negeri. Untuk perjalanan dinan dalam negeri dipangkas 50%, sedangkan luar negeri 70%.   

“Khusus untuk daerah, ada imbauan penambahan jumlah hari durasi waktu dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day sesuai dengan karakter masing-masing dan ini akan diatur oleh SE dalam negeri,” kata Airlangga.