Perlinsos Digital Meluncur November, Daftar Bansos Cukup NIK dan Pemindai Wajah

Pemerintah menargetkan proses uji coba atau piloting digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) di 42 kabupaten/kota rampung pada akhir Juli 2026. Digitalisasi perlinsos ditargetkan dapat diluncurkan secara nasional di 541 kabupaten/kota pada Oktober-November 2026.

"Tadi ada 42 kabupaten sebagai piloting. Kemarin, satu kabupaten di Banyuwangi yang sudah jalan," kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial, di kantor DEN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Luhut yang juga merupakan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) mengatakan, pemerintah kini telah memahami berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam proses pendataan masyarakat penerima manfaat. Melalui sistem digital yang dikembangkan, menurut dia, pemerintah berupaya membangun basis data yang lebih akurat untuk mendukung berbagai program perlindungan sosial.

Ia mengungkapkan, pemerintah telah menyepakati target penyelesaian pendaftaran di seluruh daerah piloting pada akhir Juli. Dari proses tersebut, pemerintah akan memperoleh data yang diperkirakan mencakup sekitar 35 juta masyarakat.

"Kami sepakat 42 kabupaten piloting ini kalau bisa akhir Juli mereka sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta," katanya.

Setelah tahap piloting selesai, pemerintah akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau langsung implementasi program tersebut pada 6-9 Juli mendatang. Lokasi yang dipertimbangkan antara lain Surabaya, Banyuwangi, dan Bali.

Jika tahapan piloting berjalan sesuai rencana, menurut dia, Presiden dijadwalkan meluncurkan implementasi sistem secara nasional pada Oktober atau November 2026.

"Pada Oktober-November Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, mungkin 80-90% sambil jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," katanya.

Menurut dia, keberadaan sistem data yang terintegrasi akan memberikan fondasi yang lebih kuat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan berbasis data. Luhut mengatakan, sistem tersebut juga tidak hanya akan dimanfaatkan untuk penyaluran bansos, tetapi berpotensi menjadi basis berbagai program pemerintah lainnya.

Ia mengatakan, pemanfaatan sistem untuk penyaluran bantuan sosial, akan mulai dilakukan secara bertahap seiring kesiapan data yang terus diperbarui.

"Kita akan coba mulai bertahap. Kalau data kita siap mungkin akhir Juli, kita sudah bisa jadi secara bertahap dan terus melakukan pemutakhiran data," katanya.

Perlinsos hadir sebagai portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan NIK dan verifikasi wajah.