Banggar DPR Nilai Efisiensi Anggaran MBG Idealnya Capai Rp 80 Triliun

ANTARA FOTO/Maulana Surya/kye
Petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjelaskan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada warga saat dipamerkan di Graha Wisata Niaga, Solo, Jawa Tengah, Minggu (10/5/2026).
Penulis: Ade Rosman
8/7/2026, 13.59 WIB

Badan Anggaran (Banggar) DPR menilai ruang efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dapat dioptimalkan hingga sekitar Rp 80 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi efisiensi yang saat ini sekitar Rp 40 triliun.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan berdasarkan perhitungan Banggar, dari total pagu anggaran MBG sebesar Rp 268 triliun, efisiensi secara moderat dapat mencapai sekitar Rp 68 triliun. Namun, apabila dilakukan secara optimal, penghematan anggaran diperkirakan bisa mencapai Rp 80 triliun.

“Sementara ini kan baru Rp 40 triliun. Kalau hitung-hitungan Banggar, sebenarnya dari Rp 268 triliun itu moderat Rp 68 triliun. Kalau mau efisien betul sekitar Rp 80 triliun pengurangannya, efisiensi,” kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).

Meski demikian, Said menegaskan perhitungan tersebut masih berupa pandangan Banggar dan belum menjadi keputusan final pemerintah. Menurutnya, proyeksi efisiensi MBG juga belum dimasukkan dalam proyeksi belanja negara.

Ia menjelaskan, pembahasan mengenai besaran efisiensi akan dilakukan terlebih dahulu melalui pertemuan antara pemerintah, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Jika belum tercapai kesepakatan, pembahasannya akan dibawa ke Banggar DPR.

“Multilateral meeting pemerintah, BGN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan,” kata dia.

Anggaran MBG 2027

Di sisi lain, Said juga menyinggung proyeksi kebutuhan anggaran MBG pada 2027. Menurutnya, kebutuhan anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut diperkirakan berada di kisaran Rp 174 triliun dan perhitungan Banggar kemungkinan tidak akan jauh berbeda dengan pemerintah.

Insya Allah saya dengan pemerintah akan sama lah kira-kira hitungannya,” katanya.

Namun, ia menyebut angka sekitar Rp174 triliun tersebut hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan program MBG. Anggaran itu tidak mencakup belanja kesehatan untuk ibu hamil, ibu menyusui, maupun penanganan stunting yang berada dalam program kesehatan.

“Itu terhadap MBG-nya ya, di luar anggaran kesehatan yang ibu hamil, menyusui, dan stunting. Itu kan program dari kesehatan. Jangan salah tafsir, jangan kemudian semuanya Rp 174 triliun, enggak bisa,” kata Said.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Ade Rosman