Perang Timur Tengah Makin Panjang, Pertumbuhan Ekonomi Global Bisa Jeblok

Konflik di Timur Tengah dinilai akan memberikan tekanan terhadap perekonomian global.  Mantan Chief Economist Bank Dunia Indermit Gill mengatakan, terdapat risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya beban utang, terutama pada negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik serta Asia Selatan.

Gill mengatakan, kedua kawasan tersebut memiliki peran penting dalam perekonomian dunia. Pelemahan pertumbuhan di Asia Timur dan Pasifik serta Asia Selatan pada akhirnya akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global.

 “Semakin lama krisis berlangsung, semakin rendah pertumbuhan ekonomi yang kemungkinan terjadi di kedua kawasan tersebut,” kata Gill dalam acara Bappenas – ADBI Joint Conference on Asian Countries Long Term Development Visions Rabu (9/9).

Menurut dia, kontribusi kedua kawasan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi global lebih besar dibandingkan ukuran ekonominya semata. Dalam skenario gangguan yang berat dan berkepanjangan, Gill memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia dapat anjlok hampir setengah dari proyeksi awal tahun.

“Dalam skenario yang parah, pertumbuhan output akan turun dibandingkan proyeksi awal tahun. Pada awal tahun, kami memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia sekitar 3%. Dalam skenario tersebut, pertumbuhan dapat turun menjadi sekitar 1,6%-1,7%, atau hampir setengahnya,” ujarnya.

Selain menekan pertumbuhan, konflik Timur Tengah yang berkepanjangan juga berisiko mendorong kenaikan inflasi global. Gill mengatakan, proyeksi awal inflasi dunia tahun ini berada di sekitar 3%. Namun, apabila gangguan akibat konflik berlangsung selama beberapa bulan dalam skenario berat, inflasi global dapat meningkat hingga sekitar 4,5%.

“Hal tersebut berarti suku bunga yang lebih tinggi dan berbagai persoalan ekonomi di kemudian hari,” kata Gill.

Kondisi tersebut menjadi semakin berat bagi negara berkembang karena mereka memasuki periode krisis baru dengan posisi ekonomi yang lebih lemah dibandingkan ketika menghadapi pandemi Covid-19.

Beban Utang Negara Berkembang Meningkat

Gill menyoroti posisi fiskal negara berkembang yang saat ini tidak sekuat sebelum pandemi. Salah satu indikatornya adalah peningkatan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada 2019, sebelum pandemi Covid-19, rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di kisaran 50%-55%. Kini, rasio tersebut telah mendekati 70%.

Menurut Gill, kenaikan suku bunga akibat tekanan inflasi akan semakin memperberat kondisi tersebut. Biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk membiayai utang akan meningkat secara signifikan.

“Ketika suku bunga meningkat, beban pembiayaan utang pemerintah akan meningkat secara signifikan,” ujarnya.

Peningkatan beban pembayaran utang menurutnya juga dapat mempersempit ruang fiskal pemerintah. Anggaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pembangunan justru harus digunakan lebih besar untuk membayar kewajiban utang.

Gill memperingatkan kondisi tersebut dapat mengurangi investasi pemerintah pada sektor-sektor penting, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Risiko tersebut terutama menjadi perhatian bagi negara-negara berkembang di Asia dan Afrika yang memiliki ruang fiskal lebih terbatas.