KATADATA - Sepekan lalu Presiden Joko Widodo marah besar karena mengetahui masa tunggu dan bongkar muat barang atau dwelling time masih panjang, yakni 5,5 hari, sekaligus menjadi salah satu yang terlama di ASEAN. Presiden mengancam akan mencopot semua pejabat yang menyebabkan proses bongkar muat pelabuhan lambat seraya memberi target dwelling time menjadi 4,7 hari.
Satu per satu pejabat dia tanya tidak ada yang mampu menjelaskan kenapa masa tunggu itu lama. Begitu pula para petugas di sana tidak bisa menyebut siapa yang bertanggung jawab atas kelambanan tersebut.
(Baca: Jokowi Marah-Marah di Ruangan Ini)
Pada Rabu (24/6), fotografer katadata memantau ruang Pusat Perizinan Impor Ekspor Terpadu (P3IET) Pelabuhan Tanjung Priok tersebut. Namun, kondisinya masih tampak sepi. Layanan sebuah kantor perizinan terpadu di pelabuhan tidak terlihat. Yang ada, hanya tempat pembayaran bongkar-muat dan hal teknis muatan barang dari kapal di samping ruangan P3IET. (Lihat Ekonografik: Bongkar-Muat Lama, Salah Siapa?)
Kondiri ruangan P3IET yang sepi ini berbeda dengan pernyataan Kepala KPU Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Fadjar Donny Tjahjadi. Menurutnya, P3IET merupakan bagian dari sistem Indonesia Nasional Single Window (INSW). INSW merupakan wadah koordinasi pengurusan izin impor dari 18 kementerian dan lembaga di pelabuhan.
Beberapa meja pelayanan seperti Kemenperin, BPOM, Kemenkes, serta Kementan bahkan terlihat kosong seperti belum pernah terjamah. Salah seorang petugas memberitahu bahwa sejak pembukaan pada 22 Mei 2015, pegawai dari kementerian dan lembaga itu belum pernah hadir dan bertugas. (Baca: ?Konyol kalau Infrastruktur Tidak Kita Siapkan?)