Foto: Derap Pekerja Ibu Kota Nusantara

Semburat kabut pagi perlahan menghilang dari sela pepohonan eucalyptus di Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur. Derap langkah pekerja melangkah bersemangat memulai hari mengerjakan proyek-proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mereka menunggu jemputan truk yang mengantar ke lokasi proyek dari hunian pekerja konstruksi yang menjadi tempat menginap mereka selama pengerjaan.
Sebanyak 22 tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) di IKN, Kalimantan Timur, sudah terbangun. Bahkan saat ini, 12 tower sudah dihuni dan diperkirakan bisa menampung sebanyak 16 ribu pekerja konstruksi.

Hunian itu dibangun untuk menampung para pekerja yang akan cukup masif membangun sejumlah infrastruktur di IKN. Seperti Istana Presiden, Sumbu Kebangsaan, kantor kementerian, serta beberapa fasilitas dan infrastruktur lainnya seperti perumahan Menteri dan ASN.

Luas kawasan IKN sekitar 56.000 hektare dengan luas total pengembangan 256.000 hektare atau empat kali lebih besar dari Jakarta. Sementara itu, dari 256.000 total luas pengembangan kawasan IKN, sebanyak 6.600 hektare di antaranya adalah kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Hingga 2024 mendatang pemerintah akan fokus membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) seluas 900 hektare terlebih dulu di lokasi IKN.

Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga, menyatakan progres pembangunan IKN per Mei 2023 mencapai 29 persen. Capaian ini meningkat signifikan dari progres saat dikunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Februari lalu.

Seluruh pengerjaan proyek dikebut bahkan dikerjakan hingga malam hari. Hal ini dilakukan untuk tercapainya target-target penting salah satunya hunian aparatur negara dan rumah Menteri. Karena nantinya sebanyak 16.990 orang yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri akan pindah ke IKN pada 2024.

Pemindahan ASN ini sejalan dengan rencana Presiden Joko Widodo untuk melaksanakan Upacara Bendera HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang di Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), estimasi kebutuhan tenaga kerja konstruksi (TKK) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara periode 2022-2024 kurang lebih 260.000 orang. Rinciannya, kebutuhan untuk 2022 sebanyak 30.000 orang, 2023 sebanyak 123.000 orang, dan pada 2024 sebanyak 107.000 orang.

Operator Motor Grader asal Lampung Usman Aji menuturkan, tak mudah untuk memuluskan akses jalan KIPP karena hujan bisa membuat kontur tanah licin. Terlebih dengan target enam bulan pengerjaan. "Saya bakal gak pulang lebaran ini", tuturnya ketika ditanya akan berjumpa anak dan istri pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Operator ekskaavator asal Balikpapan yang terlibat pengerjaan di salah satu "site" IKN, Rahman Maulana menyebut salah satu kendala pelibatan warga lokal sebagai pekerja karena upah pekerja non ahli tak sebanding dengan biaya hidup di Kaltim. "Sehari pekerja ditawarkan upah sekitar Rp100 ribu - Rp150 ribu untuk pekerja non ahli", ujarnya.

Pelibatan warga lokal sebagai pekerja memang juga telah dipersiapkan Kementerian PUPR dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk meningkatkan kemampuan mereka. Diantaranya melalui pembinaan tenaga kerja konstruksi, seperti untuk tenaga ahli, instruktur, asesor, dan pemanfaatan Building Information Modelling (BIM).

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan menyampaikan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi terhadap tenaga kerja lokal dilakukan secara berkala agar menjadi SDM konstruksi yang berkompeten.

Hal tersebut dilaksanakan untuk membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi warga lokal sehingga mereka juga ikut terlibat bukan hanya sebagai penonton saja, tapi sebagai pelaku utama dengan mengikuti transformasi teknologi dalam proses pembangunan IKN.

Foto dan Teks : Indrianto Eko Suwarso
Editor : Fanny Octavianus