Untuk permasalahan yang bersifat infrastruktur, dibutuhkan mobilisasi sumber daya sehingga membutuhkan waktu bulanan atau lebih. Kasus yang memerlukan koordinasi antarinstansi di wilayah tersebut, seperti penggunaan lahan, membutuhkan waktu tanggapan yang lebih lama lagi.
Di sinilah potensi dorongan sesungguhnya dari LAPOR! menuju refomasi birokrasi. Tanggapan pelayanan publik yang melibatkan banyak instansi membutuhkan kepemimpinan kepala daerah, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat.
Dengan demikian, LAPOR! juga merupakan instrumen politik untuk refomasi birokrasi. Beberapa kepala daerah, dinas, atau unit pelayanan mengaitkan penanganan LAPOR! dengan pencapaian kinerja. Dengan menggunakan sistem LAPOR! yang diinisiasi oleh pemerintah pusat, kepala daerah dapat mengurangi negosiasi politik di internal birokrasi. Berdasarkan realitas politik di daerah, kemampuan kepala daerah untuk mengendalikan organisasi pemerintahannya berbeda-beda. Hal ini tergantung pada kekuatan dukungan dan kekuatan kepentingan lainnya.
Meningkatkan Koordinasi
Di level yang lebih tinggi, LAPOR! dapat digunakan oleh kepala daerah untuk meningkatkan koordinasi dinas untuk tujuan akhir peningkatan pelayanan publik. Namun, cara ini baru dapat digunakan dengan mengandalkan kepemimpinan dan basis politik yang kuat dari seorang kepala daerah.
Instrumen LAPOR! belum sampai pada integrasi antarwilayah penanganan. Dengan demikian, keputusan untuk mengkoordinasikan tindakan perbaikan pelayanan publik yang membutuhkan keterlibatan antarinstansi masih ditentukan oleh kepemimpinan kepala daerah.
Sesungguhnya, LAPOR! dapat digunakan kepala daerah untuk mencapai pembangunan daerah yang diinginkan. Pelayanan publik yang bisa dicakup sistem pengaduan ini sangat luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pemberian izin usaha dan pajak daerah.
Beberapa indikatornya dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dalam Indeks Pembangunan Manusia, seperti pendidikan dan harapan hidup. Sebagian lagi merupakan indikator kelancaran pelayanan perekonomian. Untuk menerapkan hal ini, tim analis di bawah kepala daerah harus mengkategorikan lagi berbagai masukan dari masyarakat dan meletakkannya dalam kerangka pembangunan tertentu.
Bagi pemerintah pusat, LAPOR! dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh instansi di daerah menjalankan standar dan tujuan pembangunan nasional. LAPOR! juga dapat digunakan sebagai alat refleksi untuk melihat bagaimana instrumen pembangunan dijalankan di tingkat daerah. Bukan hanya menilai tingkat pencapaian, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan konteks lokal tertentu.
Selain itu, LAPOR! dapat digunakan sebagai alat konsolidasi koordinasi politik-administratif pemerintah pusat terhadap daerah. Sejak era reformasi, konsolidasi merupakan masalah besar antara pusat dan daerah sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.