Dunia hari ini seakan kembali ke titik nadir keamanannya. Penelitian Bastian Herre et.al dalam “War and Peace”, lebih dari 37 juta orang di seluruh dunia meninggal saat aktif berperang sejak 1800. Perang tidak sekadar merampas rasa aman, tetapi memicu efek domino yang merusak standar hidup, lingkungan, hingga memutus rantai pasok global. Bagi negara berkekuatan nuklir, eskalasi ini bahkan menjadi ancaman eksistensial umat manusia.
Kekhawatiran ini terekam dalam survei Politico Poll pada 2026 di lima negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Inggris, dan Jerman. Mayoritas responden berpendapat, dunia menjadi lebih berbahaya, bahkan meyakini Perang Dunia Ketiga sangat mungkin pecah dalam lima tahun ke depan. Belum ada tanda akan berakhirnya perang Rusia-Ukraina, serta pecah perang baru yang dipicu tindakan AS di Suriah, Venezuela, Iran dan agresi Israel ke Palestina yang meningkatkan risiko konflik global.
Meningkatnya frekuensi peperangan berkorelasi positif dengan naiknya anggaran pertahanan global. Anggaran tersebut mencapai rekor tertinggi, tembus US$2,46 triliun pada 2024. Pengeluaran pertahanan global diproyeksikan melampaui US$2,6 triliun pada 2026, didorong oleh peningkatan anggaran di Eropa, Timur Tengah serta belanja masif di AS dan Cina.
Negara-negara besar seperti AS, Cina, dan Rusia memimpin lonjakan ini untuk modernisasi alutsista. Tren ini dipicu kebutuhan keamanan, terutama di Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Namun, lonjakan anggaran militer global ini membawa dilema makroekonomi tersendiri.
Menurut Becker & Dunne (2021), dampak ekonomi dari postur pertahanan tidak hanya ditentukan oleh besaran anggarannya, melainkan oleh komposisi belanjanya. Alokasi yang besar justru berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi global jika hanya dihabiskan untuk operasional rutin tanpa alokasi memadai untuk riset dan pengembangan (R&D).
Profil Anggaran Pertahanan dari Blok Besar Dunia
Pada KTT NATO 2025 di Den Haag, negara anggota sepakat untuk menaikkan target pengeluaran pertahanan menjadi 5% dari PDB pada 2035, yang terdiri dari 3,5% untuk pasukan/senjata dan 1,5% untuk komponen terkait pertahanan. Data menunjukkan pergeseran signifikan di mana 23 dari 32 negara anggota telah melampaui target belanja 2% dari PDB pada Juli 2024, meningkat drastis dibandingkan hanya 10 negara pada 2023.
NATO telah menyepakati pendanaan bersama untuk tahun 2026 sebesar 528,2 juta euro untuk anggaran sipil dan 2,42 miliar euro untuk anggaran militer dengan tujuan meningkatkan kemampuan penting, interoperabilitas, dan manajemen krisis.
Di blok lainnya, kekuatan militer dan anggaran negara anggota BRICS menunjukkan tren peningkatan berdasarkan data Global Fire Power 2025. Anggaran pertahanan Rusia mencapai US$65,9 miliar atau setara Rp1 kuadriliun. Sistem pertahanan udara S-400 dan S-500 menjadi kebanggaan teknologi militer mereka.
Cina berada di peringkat ketiga dalam skor Power Index dengan skor 0,0791, hanya selisih tipis dari Rusia yang berada di peringkat kedua dengan skor 0,0788. Meski demikian, anggaran militer Cina merupakan yang terbesar di antara anggota BRICS yaitu sebesar US$293 miliar.
India berada di peringkat keempat dengan skor Power Index 0,1184 memiliki 1,4 juta personel militer aktif. Anggaran pertahanan India mencapai US$76,6 miliar yang terus meningkat setiap tahun, artinya berada di atas Rusia.
Brasil menempati peringkat ke-12 dalam peringkat kekuatan militer negara-negara di dunia. Total personel militer yang dimiliki Brasil diperkirakan 2,1 juta orang, dengan personel aktif 360 ribu. Jumlah anggaran pertahanan Brasil mencapai US$18,8 miliar. Adapun anggaran pertahanan Afrika Selatan baru mencapai angka US$2,8 miliar.
Pada 2025, anggaran pertahanan Meksiko diperkirakan sebesar US$11,1 miliar, sedangkan anggaran pertahanan Iran sebesar US$23,1 miliar dan telah meningkat 200% dibandingkan sebelumnya sebagai respons meningkatnya ketegangan dengan Israel dan Amerika Serikat. Dengan anggaran Indonesia sekitar US$10,6 miliar menunjukkan posisi Indonesia ada di atas Afrika Selatan dan sedikit di bawah Meksiko.
Profil Anggaran Pertahanan di ASEAN
Tren konflik bersenjata di ASEAN turut mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja kembali berkobar di perbatasan kedua negara di sekitar Kuil Ta Muen Thom pada Juli 2025. Insiden ini melibatkan tembakan di sekitar pangkalan militer dan menjadi salah satu krisis terburuk di perbatasan kedua negara dalam dekade terakhir.
Krisis di Myanmar pascakudeta juga menjadi konflik yang cukup besar yang diwarnai oleh pelanggaran HAM berat. Konflik di Laut Cina Selatan-Laut Natuna Utara, tetap terjadi ketegangan militer yang tinggi dengan melibatkan anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, dan Malaysia meskipun jarang menjadi perang terbuka.
Singapura secara konsisten memiliki anggaran pertahanan tertinggi di ASEAN, mencapai sekitar US$15-18 miliar per tahun (2025-2026), yang berfokus pada teknologi dan modernisasi tinggi. Indonesia menyusul Singapura menjadi negara dengan posisi kedua di ASEAN dengan anggaran yang meningkat pesat yakni sekitar US$10,6 miliar pada 2025. Posisi selanjutnya disusul Filipina, Vietnam, dan Malaysia.
Postur Anggaran Pertahanan Indonesia
Merespons eskalasi ketidakpastian geopolitik global, postur anggaran pertahanan Indonesia mengalami lompatan fiskal yang sangat dinamis. Pada 2025, alokasi anggaran direvisi secara signifikan menjadi Rp364,1 triliun dari pagu awal Rp166,2 triliun.
Angka fantastis tersebut ditopang beragam instrumen pendanaan, meliputi rupiah murni (Rp241 triliun), pinjaman luar negeri (Rp93,2 triliun), pinjaman dalam negeri (Rp13,3 triliun), hingga bauran rupiah murni pendamping (RMP), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Badan Layanan Umum (BLU), hingga hibah dalam negeri.
Tren ekspansif berlanjut pada 2026 dengan rencana alokasi Rp335 triliun atau setara 1,3% dari PDB. Peningkatan anggaran ini diarahkan pada empat fokus strategis: akselerasi modernisasi alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit, penguatan kemandirian industri pertahanan, dan validasi organisasi militer dalam rangka membangun efek gentar strategis (strategic deterrence effect) di kawasan Indo-Pasifik.
Alokasi anggaran pertahanan di Indonesia terbagi di antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, dengan porsi terbesar diarahkan untuk mendukung operasional dan modernisasi matra darat, laut, dan udara. Modernisasi alutsista pada akhir 2025 dan pada 2026 mencakup pengadaan 42 unit jet tempur Dassault Rafale asal Prancis dengan nilai kontrak US$8,1 miliar, dua unit Airbus A-400M yang berfungsi sebagai pesawat angkut berat sekaligus tanker udara, hingga 12 unit drone tempur Anka buatan Turkish Aerospace Industries (TAI) yang sebagian dirakit di PT Dirgantara Indonesia.
TNI AU juga akan menerima tambahan enam unit jet latih tempur T-50i Golden Eagle dari Korea Selatan. Sementara TNI AL memperkuat armadanya dengan KRI Prabu Siliwangi (321), kapal patroli buatan galangan kapal Italia, Fincantieri, yang telah tiba di Indonesia pada akhir Maret 2026. Kapal KRI Prabu Siliwangi dengan bobot lebih dari 6.000 ton ini menjadi salah satu kapal yang terbesar dalam sejarah TNI AL.
Arah Kebijakan untuk Memperkuat Industri dan Anggaran Pertahanan
Ketegangan geopolitik yang meningkat tentunya akan menaikkan kebutuhan anggaran pertahanan dan militer. Di tengah terbatasnya ruang fiskal, inovasi dalam hal pemenuhan anggaran menjadi krusial. Anggaran pertahanan kita memang telah meningkat yang sebelumnya di bawah 1% dari PDB, diproyeksikan menjadi 1,3% dari PDB pada 2026. Angka tersebut masih di bawah rata-rata rasio ideal menurut NATO, yakni 2% dari PDB. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mencapai angka ideal tersebut.
Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2012, kebijakan anggaran pertahanan harus diprioritaskan untuk memperkuat industri dalam negeri. Selama ini, modernisasi seringkali terjebak pada pembelian platform impor yang memicu aliran modal keluar (capital outflow) dan menghilangkan efek pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi lokal.
Belanja militer terbukti dapat menurunkan laju pertumbuhan ekonomi negara berkembang apabila anggaran tersebut dialihkan untuk impor senjata (Saeed, 2023). Hal tersebut mendasari langkah krusial pemerintah dalam membentuk holding industri pertahanan DEFEND ID pada 2022. Holding ini membawahi PT Pindad, PT Len Industri, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, dan PT Dahana untuk mengonsolidasikan kemampuan produksi dalam negeri dan meningkatkan daya saing.
Pengembangan industri pertahanan nasional membutuhkan modal besar yang bersumber dari APBN, Penyertaan Modal Negara (PMN) pada DEFEND ID, serta pinjaman dalam dan luar negeri untuk proyek strategis. Setiap pengadaan dari luar negeri wajib menyertakan skema offset atau transfer teknologi guna melibatkan industri domestik.
Selain itu, model pendanaan campuran melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta skema pembiayaan kreatif berbunga rendah perlu dikembangkan untuk mendukung investasi teknologi lokal. Danantara memegang peran penting dalam menarik investor global untuk proyek pertahanan masa depan sekaligus mengalokasikan anggaran riset demi mengurangi ketergantungan impor alutsista.
Kami juga mengusulkan agar Patriot Bond dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan pembiayaan anggaran pertahanan. Namun, kami menilai perlu kajian lebih dalam terkait hal ini.
Di tengah keterbatasan APBN, pendanaan industri pertahanan memerlukan pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif antara organisasi militer dan sipil menjadi kunci untuk mengakselerasi inovasi sains dan teknologi. Dalam hal ini, keberadaan ilmu pertahanan di Science Techno Park (STP) dan penguatan R&D dalam industri pertahanan di Indonesia. Diharapkan STP memiliki efek ganda dalam memberikan penggunaan ganda (militer-sipil), fasilitas pemeliharaan peralatan, dan mempercepat penyebaran teknologi militer.
Peningkatan transparansi efisiensi anggaran pertahanan dilakukan melalui digitalisasi transaksi industri pertahanan. Penerapan blockchain atau sistem fintech khusus untuk anggaran militer dapat menjadi peluang inovasi ke depannya. Membangun ekosistem kolaborasi yang aman, nyaman, dan terpercaya sangat diperlukan untuk memperkuat skema KPBU dalam pembiayaan industri pertahanan.
Tulisan ini merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri.