Pertemuan Beijing dan Konsekuensi Sektoralnya bagi Indonesia

Pertemuan Xi Jinping dan Donald Trump di Beijing pada 14 Mei lalu telah dibaca oleh sebagian besar media internasional sebagai pencairan diplomatik. Bagi pengambil keputusan ekonomi di Jakarta, pembacaan tersebut belum menjawab pertanyaan yang paling penting. 

Yang terjadi di Aula Besar Rakyat pekan lalu bukanlah koreografi simbolik. Pertemuan tersebut merupakan pembukaan negosiasi bilateral atas sejumlah infrastruktur material yang menentukan posisi Indonesia dalam rantai nilai global pada dekade berikutnya. 

Agenda konkret pertemuan menjelaskan persoalannya. Selat Hormuz yang harus tetap terbuka tanpa pungutan. Kesediaan Tiongkok meningkatkan impor minyak Amerika untuk mengurangi ketergantungannya pada selat yang sama. Selain juga membahas mineral langka, semikonduktor, kecerdasan buatan, pembelian produk pertanian. 

Setiap item menyentuh sektor di mana Indonesia telah membangun, atau sedang membangun, posisi strategis selama lima tahun terakhir. Sektor mineral kritis menempati posisi paling terpapar. Indonesia kini mengendalikan sekitar separuh pasokan nikel global dan telah menjadi pusat investasi rantai nilai baterai lithium-ion, dengan komitmen investasi yang melampaui US$30 miliar sejak 2020. 

Kebijakan hilirisasi yang dirancang sejak era Joko Widodo dan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto bertumpu pada satu asumsi struktural, yaitu bahwa permintaan Tiongkok dan Amerika Serikat terhadap baterai dan kendaraan listrik akan tetap kompetitif satu sama lain. Asumsi tersebut akan diuji jika Beijing dan Washington mulai menegosiasikan syarat akses secara bilateral, termasuk melalui kategori “entities of concern” dalam Inflation Reduction Act dan melalui pengendalian ekspor Tiongkok terhadap material pengolahan.

Pengusaha di Morowali, Weda Bay, dan Halmahera perlu memperhitungkan skenario di mana akses pasar AS untuk produk baterai berbahan nikel Indonesia ditentukan oleh kesepakatan yang dirundingkan tanpa partisipasi Jakarta. Sektor semikonduktor dan elektronik menghadapi logika yang berlawanan. 

Investasi pengemasan dan pengujian cip yang baru masuk ke Batam dan Bintan sebagian besar berasal dari pemain Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan yang mencari diversifikasi geografis dari konsentrasi di Tiongkok daratan. Logika investasi tersebut bergantung pada eskalasi ketegangan AS-Tiongkok yang mendorong relokasi rantai pasok. 

Jika kedua kekuatan besar bergerak menuju pengelolaan persaingan yang lebih tertib–sebagaimana ditandai oleh pertemuan Beijing–insentif relokasi akan berkurang. 

Indonesia memiliki jendela waktu yang sempit untuk menyelesaikan peraturan terkait kawasan ekonomi khusus dan memberikan kepastian fiskal sebelum jendela investasi yang menguntungkan ini menyempit. 

Sektor energi menghadapi tekanan struktural yang lebih dalam. Pembicaraan Hormuz di Beijing mengonfirmasi bahwa titik-titik sempit perdagangan energi kini sedang dirundingkan secara bilateral oleh dua kekuatan besar. 

Selat Malaka, yang menyalurkan sekitar 80% impor minyak mentah Indonesia, mengikuti logika yang sama meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam komunike pertemuan. Cadangan strategis nasional yang berada di kisaran 21 hari konsumsi, jauh di bawah standar IEA sebesar 90 hari, merupakan kerentanan yang tidak lagi dapat ditunda. 

Pertamina dan Kementerian ESDM perlu mempertajam strategi cadangan dan infrastruktur penyimpanan. Keterbukaan diam-diam Jakarta terhadap promosi Rute Laut Utara Rusia, serta diversifikasi pemasok melalui pendekatan produsen Teluk, merupakan tanggapan awal yang masuk akal. Tanggapan tersebut memerlukan investasi infrastruktur yang konsisten untuk tidak berhenti pada tingkat retorika. 

Sektor pangan dan komoditas pertanian akan merasakan dampak tidak langsung, tetapi cepat. Kesediaan Tiongkok meningkatkan pembelian produk pertanian Amerika akan menggeser keseimbangan permintaan global untuk kedelai, jagung, dan turunannya. 

Indonesia, sebagai importir bersih untuk sejumlah komoditas pangan strategis, akan menghadapi kontur harga yang ditentukan oleh kesepakatan yang dirundingkan di luar partisipasi kita. 

Industri pakan ternak domestik, yang sangat bergantung pada impor bahan baku, merupakan sektor pertama yang akan merasakan tekanannya. Implikasi kebijakannya bersifat operasional dan tidak dapat ditunda. Hilirisasi yang menjadi tulang punggung strategi Indonesia tidak cukup tegak berdiri sendiri. 

Posisi tawar di mineral kritis nyata, namun belum terorganisasi pada level regional. Koordinasi dengan Filipina, Vietnam, dan Australia mengenai syarat akses dan investasi hilir harus dimulai sebelum struktur kondominium dua kekuatan menyaringnya keluar. 

Ketahanan energi perlu diperlakukan sebagai sektor investasi prioritas, bukan sekadar isu kebijakan, dengan implikasi anggaran yang serius untuk kapasitas penyimpanan strategis dan pengembangan jaringan listrik regional ASEAN. 

Perjanjian perdagangan yang sedang dirundingkan, termasuk pendalaman RCEP dan kemungkinan negosiasi ulang IEU-CEPA, perlu dievaluasi ulang dengan asumsi bahwa lingkungan strategis menuju koordinasi dua kekuatan besar, bukan persaingan terbuka. 

Ancaman bagi ekonomi Indonesia bukanlah perang dagang antara Amerika dan Tiongkok. Ancamannya adalah keseimbangan terkelola di antara keduanya yang menyusun ulang akses pasar, syarat investasi, dan harga komoditas dalam bahasa yang tidak menyebut Indonesia. 

Jabat tangan di Aula Besar Rakyat adalah pemberitahuan yang halus. Para pengambil keputusan ekonomi di Jakarta perlu membacanya dengan keseriusan analitis yang setimpal.