Menanti "Purbaya Effect" Selanjutnya

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal I-2026 disebut sebagai bukti keberhasilan arah baru kebijakan ekonomi pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menyebut Indonesia mulai keluar dari “kutukan pertumbuhan 5%”. Sebagaimana diketahui, sudah lebih dari satu dekade terakhir Indonesia berjibaku untuk keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persenan.

Narasi optimisme dan euforia yang membuncah muncul dari kinerja ekonomi kuartal I-2026. Betapa tidak, setelah bertahun-tahun, ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5%. Pencapaian angka 5,61% terlihat seperti titik balik menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada akhir 2029 nanti. Pemerintah pun segera menjadikannya sebagai legitimasi bahwa pendekatan ekonomi yang lebih ekspansif mulai bekerja.

Namun kekhawatiran sebagian pihak bukanlah terletak pada angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026 tersebut. Tetapi, muncul dari pertanyaan yang harus segera dibuktikan jawabannya, apakah pertumbuhan itu berkelanjutan, sehat, dan cukup kuat untuk bertahan setelah efek musiman dan stimulus pemerintah memudar. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, karena beranjak dari low base effect dari PDB kuartal I-2025

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa motor terbesar pertumbuhan kuartal I-2026 justru berasal dari lonjakan konsumsi pemerintah yang tumbuh 21,81%. Artinya, pertumbuhan tinggi tersebut sangat ditopang belanja negara, termasuk pencairan THR, percepatan belanja APBN, dan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta belanja Koperasi Daerah Merah Putih (KDMP).

Dengan kata lain, ekonomi tumbuh bukan karena sektor manufaktur tiba-tiba melonjak agresif, melainkan karena negara membakar mesin fiskal lebih besar dari biasanya. Pemerintah perlu hati-hati, pertumbuhan yang terlalu bergantung pada belanja pemerintah memiliki umur pendek. Dengan kata lain, sejalan dengan pendekatan Keynes belanja pemerintah sebagai stimulus jangka pendek daripada pendorong produktivitas jangka panjang.

Konsekuensi Purbaya Effect

Menteri Purbaya sejak pertama kali masuk kabinet sudah langsung menggunakan pendekatan baru dalam mengelola perekonomian Indonesia. Dia memperbesar injeksi fiskal, memperluas likuiditas domestik, mempercepat proyek strategis nasional, dan memperkuat peran negara dalam menggerakkan ekonomi sehingga terkesan menjadi state capitalism. Pendekatan ini jelas berbeda dibanding era sebelumnya yang lebih berhati-hati terhadap belanja, menjaga defisit dan stabilitas fiskal.

Pendekatan Purbaya membawa pendekatan ekonomi yang lebih ofensif. Masalahnya, ofensif fiskal selalu memiliki konsekuensi. Konsumsi pemerintah yang agresif sangat bergantung pada APBN. Jika penerimaan negara, terutama dari pajak, tidak mampu mengejar laju belanja, maka konsekuensi yang terjadi adalah meningkatkan defisit anggaran dan menambah utang negara secara signifikan. 

Konsekuensi lainnya adalah terjadinya risiko crowding out effect, Ketika pemerintah memborong sumber daya untuk belanja publik secara masif, sektor swasta mengalami kesulitan mendapatkan modal atau bahan baku, atau harus membayar lebih mahal. Dampaknya adalah dapat menghambat investasi swasta dalam jangka panjang

Pada saat yang sama, rupiah bergerak di zona rapuh. Bahkan di tengah pengumuman pertumbuhan ekonomi 5,61%, nilai tukar rupiah sempat melemah hingga menyentuh sekitar Rp17.445 per dolar AS, level terendah dalam sejarah modern Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pasar global belum sepenuhnya percaya bahwa akselerasi ekonomi Indonesia sudah pulih dan benar-benar sehat. Tekanan rupiah akan menjadi faktor yang menyulitkan bagi ekonomi untuk bertahan.

Pasar seperti membaca sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar angka pertumbuhan. Investor memahami bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 memiliki karakter yang sangat government-driven. Konsumsi rumah tangga memang tumbuh sekitar 5,52%, tetapi sebagian besar didorong momentum Ramadan dan belanja musiman. Sementara investasi tumbuh lebih lambat dibanding kuartal sebelumnya. Artinya, sektor privat belum sepenuhnya percaya diri.

Alarm Penting bagi Perekonomian Indonesia

Perekonomian tidak bisa sepenuhnya mengandalkan belanja Pemerintah. Cepat atau lambat, Pemerintah akan menghadapi keterbatasan fiskal. Defisit tidak mungkin terus diperlebar karena adanya batasan oleh regulasi. Utang tidak bisa terus ditambah. Ketika ruang fiskal menyempit, pertumbuhan akan diuji, apakah sektor swasta siap mengambil alih mesin ekonomi, atau justru ekonomi kembali melambat. Di titik inilah “Purbaya Effect” akan diuji lebih jauh.

Jika pada kuartal berikutnya pertumbuhan ekonomi masih tetap tinggi meski stimulus fiskal mulai normal, maka pemerintah bisa mengklaim transformasi ekonomi benar-benar terjadi dan berjalan baik. Namun sebaliknya, jika pertumbuhan kembali melemah setelah efek belanja negara berkurang, maka angka 5,61% hanya akan dikenang sebagai pertumbuhan “musiman” yang mahal.

Beberapa indikator struktural Indonesia sebenarnya belum sepenuhnya membaik. Industri manufaktur masih menghadapi tekanan impor murah. Daya beli kelas menengah masih tertekan bahkan melemah. Gelombang PHK di sektor tekstil dan padat karya masih terjadi di sejumlah wilayah. Sementara sektor pertambangan dan utilitas justru mengalami kontraksi pada kuartal I-2026. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum merata.

Apalagi pemerintah masih membawa ambisi besar, hilirisasi, makan bergizi gratis, pembangunan industri kendaraan listrik, subsidi industri tekstil, hingga berbagai proyek strategis nasional lainnya. Semua itu membutuhkan pembiayaan besar. Masalahnya, penerimaan negara belum tumbuh secepat kebutuhan belanja yang terus meningkat.

Rasio pajak Indonesia masih relatif rendah dibanding negara peers di Asia. Jika belanja terus dipacu sementara penerimaan tertahan, tekanan terhadap utang dan defisit fiskal akan membesar. Risiko ini yang sebenarnya mulai dicemaskan pasar. Karena itu, terlalu dini menyimpulkan bahwa Indonesia sudah keluar dari jebakan pertumbuhan 5%.

Penutup

Jebakan terbesar ekonomi Indonesia bukan sekadar angka pertumbuhan rendah. Tetapi, pertumbuhan yang tidak berkualitas. Tumbuh tinggi sesaat, namun tidak menciptakan produktivitas jangka panjang. 

Ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya PDB kuartalan. Yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan itu menghasilkan pekerjaan berkualitas, memperkuat industri domestik, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan memperbesar kelas menengah.

Karena pasar akan segera menguji “Purbaya Effect” berikutnya. Apakah Indonesia benar-benar memasuki fase akselerasi ekonomi baru? Ataukah kita hanya sedang menikmati efek sementara dari APBN yang dipaksa bekerja terlalu keras? Jawabannya mungkin akan terlihat dalam dua atau tiga triwulan ke depan. 

Jika momentum ini gagal dijaga, maka angka 5,61% hanya akan menjadi satu hal, euforia statistik yang mahal secara fiskal, tetapi rapuh secara fundamental.