Benarkah BPS Memanipulasi Garis Kemiskinan?

Membandingkan garis kemiskinan BPS dengan garis kemiskinan Bank Dunia ibarat membandingkan ukuran baju XL dari dua merek berbeda. Sama-sama tertulis “XL”, tetapi ukuran sebenarnya belum tentu sama. Baju XL merek A bisa lebih besar atau lebih kecil daripada XL merek B karena masing-masing merek memiliki standar ukuran sendiri.

Begitu pula dengan garis kemiskinan. BPS dan Bank Dunia sama-sama menggunakan istilah “garis kemiskinan”, tetapi standar dan tujuan pengukurannya berbeda.

Garis kemiskinan nasional digunakan untuk membandingkan kemiskinan antarwilayah di Indonesia. Karena itu, standar pengukurannya harus konsisten antarprovinsi dan antarkabupaten.

Sementara itu, garis kemiskinan internasional digunakan untuk membandingkan kemiskinan antarnegara. Karena itu, standarnya harus dapat diterapkan secara konsisten di berbagai negara.

Mengapa tidak menggunakan satu angka rupiah yang sama?

Karena biaya hidup berbeda antarwilayah. Seseorang dengan pendapatan Rp10 juta per bulan di kota A belum tentu lebih sejahtera daripada seseorang dengan pendapatan Rp5 juta di kota B. Bisa saja kebutuhan hidup di kota A mencapai Rp9 juta, sedangkan di kota B hanya Rp2 juta.

Begitu pula dengan kemiskinan. Jika satu angka rupiah yang sama diterapkan di semua wilayah, perbandingan kemiskinan bisa menjadi tidak tepat.

Strategi Pengukuran yang Berbeda

BPS memiliki Susenas yang menyediakan informasi mengenai konsumsi rumah tangga serta perbedaan pola konsumsi dan harga antarwilayah di Indonesia.

Karena itu, BPS dapat membangun garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan minimum yang sama, tetapi dengan nilai rupiah yang berbeda antarwilayah. Standarnya mencakup kebutuhan makanan untuk memenuhi sekitar 2.100 kilokalori per orang per hari, ditambah kebutuhan dasar nonmakanan.

Bank Dunia menghadapi persoalan yang berbeda. Negara-negara di dunia memiliki harga dan daya beli yang berbeda, sementara tidak ada satu survei seperti Susenas yang seragam di seluruh negara.

Karena itu, Bank Dunia menggunakan purchasing power parity (PPP) untuk membuat daya beli antarnegara lebih dapat dibandingkan.

Sederhananya, PPP menjawab pertanyaan: berapa uang yang dibutuhkan di negara A untuk membeli barang dan jasa yang setara dengan yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu di negara B?

Jadi, $3 PPP tidak berarti seseorang harus memiliki uang tunai setara US$3. 

Angka tersebut merupakan ukuran daya beli yang telah disesuaikan untuk kebutuhan perbandingan antarnegara. Caranya berbeda, tetapi prinsipnya sama: ukuran kemiskinan harus dapat dibandingkan dalam wilayah cakupannya. BPS untuk Indonesia. Bank Dunia untuk dunia.

Mengapa Bank Dunia Memiliki Beberapa Garis Kemiskinan?

Standar hidup tidak sama pada setiap tingkat pembangunan. Karena itu, Bank Dunia tidak hanya menggunakan satu garis kemiskinan. Selain garis $3 PPP, terdapat garis $4,2 PPP dan $8,3 PPP yang memberikan gambaran kemiskinan pada standar hidup yang lebih tinggi.

Ketiganya bukan pilihan yang hanya berlaku untuk kelompok negara tertentu. Bank Dunia melaporkan ketiganya untuk semua negara agar kondisi kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa standar global.

Pada Maret 2025, misalnya, garis kemiskinan nasional Indonesia tercatat Rp609.160 per orang per bulan. Jika menggunakan standar internasional, nilainya sekitar Rp546.400 pada garis $3 PPP, Rp765.000 pada garis $4,2 PPP, dan Rp1.512.000 pada garis $8,3 PPP.

Jadi, pertanyaan “mengapa garis kemiskinan BPS lebih rendah?” sebenarnya belum lengkap. Lebih rendah dibandingkan garis yang mana?

Garis kemiskinan nasional bisa lebih rendah daripada $4,2 PPP dan $8,3 PPP, tetapi lebih tinggi daripada $3 PPP.

Garis yang lebih tinggi berguna ketika kemiskinan ekstrem suatu negara sudah sangat rendah. Sebagai contoh, tingkat kemiskinan Thailand pada 2021 menurut garis $3 PPP tinggal 0,03%. Jika hampir tidak ada penduduk yang berada di bawah garis $3 PPP, perubahan kondisi kemiskinan pada standar hidup yang lebih tinggi bisa jadi tidak terlihat. Karena itu, garis $4,2 PPP dan $8,3 PPP memberikan informasi tambahan.

Angka Berbeda, Pertanyaan Berbeda

Ketika BPS merilis angka kemiskinan, ada saja yang mempertanyakannya karena berbeda dengan angka Bank Dunia.

Misalnya pada 2025, tingkat kemiskinan nasional Indonesia sebesar 8,47%, sedangkan menurut garis $8,3 PPP Bank Dunia sebesar 64,09%. Lalu muncul kesimpulan: angka BPS terlalu rendah.

Yang lebih tepat adalah melihat tren menurut standar yang sama.

Selama 2005–2025, misalnya, kemiskinan Indonesia menurut BPS turun dari 15,97% menjadi 8,47%, atau turun 7,50 poin persentase. Penurunan tersebut dapat digunakan untuk melihat perkembangan kemiskinan Indonesia dan menjadi salah satu informasi untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Namun, angka tersebut tidak tepat digunakan untuk membandingkan capaian Indonesia dengan negara lain. 

Pada periode yang sama, kemiskinan Indonesia dengan standar $8,3 PPP turun dari 94,59% menjadi 64,09%, atau turun 30,50 poin persentase. Perubahan kemiskinan tersebut dapat ditempatkan dalam konteks perbandingan antarnegara pada standar yang sama.

Kesalahan menggunakan garis kemiskinan dapat terlihat ketika kita membandingkan Indonesia dan Bolivia.

Pada 2024, tingkat kemiskinan nasional Indonesia tercatat 9,03%, sedangkan Bolivia 37,60%. Angka tersebut tidak dapat digunakan secara langsung untuk menyimpulkan bahwa kemiskinan Indonesia lebih rendah daripada Bolivia karena masing-masing negara menggunakan standar kemiskinan nasionalnya sendiri.

Jika menggunakan standar internasional yang sama, misalnya $3 PPP, tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 5,39%, sedangkan Bolivia 2,05%. Artinya, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia lebih tinggi daripada Bolivia.

Jadi, Benarkah BPS Memanipulasi Garis Kemiskinan?

Tidak tepat menyimpulkan demikian hanya karena angka BPS berbeda dengan angka Bank Dunia. Jika pertanyaannya “apakah kemiskinan Indonesia turun?” atau “bagaimana perkembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan Indonesia?”, garis kemiskinan nasional BPS adalah ukuran yang relevan.

Jika pertanyaannya “bagaimana posisi Indonesia dibandingkan Bolivia?” atau “bagaimana perkembangan kemiskinan Indonesia dalam konteks global?”, garis kemiskinan internasional Bank Dunia lebih sesuai.

Jadi, ketika angkanya berbeda, pertanyaan pertama yang seharusnya diajukan bukan “mana yang benar?” Melainkan: “Ukuran itu dibuat untuk menjawab pertanyaan apa?”