Menyambungkan Timur, Meredam Inflasi Pangan

Di Manado, dabu-dabu bukan sekadar penyedap; ia bisa dibilang syarat wajib tiap makan. Di Ternate dan Ambon, colo-colo setia menemani ikan bakar. Di Manokwari, sambal tomat menjadi kawan papeda dan ikan kuah kuning. Namanya berbeda, bahannya serupa: cabai rawit, tomat, dan bawang merah, diiris kasar lalu disiram perasan jeruk. Sederhana, tetapi wajib ada.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, bahan-bahan sederhana itulah yang justru menjadi pemeran utama inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Oktober 2026 sebesar 3,23% secara tahunan, masih dalam sasaran 2,5±1%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberi andil terbesar, 1,40%, dengan cabai rawit, tomat, dan cabai merah sebagai penyumbang utama. Peta spasialnya lebih menohok: lima provinsi dengan inflasi tertinggi seluruhnya berada di Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), yakni Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku Utara, dan Papua Tengah.

El Nino sering ditunjuk sebagai penyebab utama. Kemarau panjang memang memangkas panen hortikultura dan mengerek harga di sentra produksi. Namun, El Nino melanda hampir seluruh Nusantara, sementara tekanan harga tertinggi justru menumpuk di timur. Jika cuaca penyebab utamanya, mengapa dampaknya tidak merata? Jawabannya terletak pada sesuatu yang lebih tua dan lebih laten daripada siklus iklim, yakni jarak. 

Ketika Jarak Menjadi Harga

Paul Samuelson (1954), peraih Nobel Ekonomi 1970, menggambarkan ongkos angkut seperti mengirim bongkahan es: sebagian meleleh di perjalanan, dan hanya sisanya yang tiba di tujuan. Di negeri kepulauan, metafora itu nyaris harfiah. Cabai dan tomat layu dalam hitungan hari, dan setiap mata rantai tambahan, dari pengepul, pedagang antarpulau, hingga bongkar muat di pelabuhan, adalah sepotong es yang ikut meleleh. 

Pada acara Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua di Makassar, 23 Oktober lalu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan menyebut keterbatasan rantai dingin (cold chain) sebagai hambatan utama pengendalian inflasi pangan di Sulampua. 

Studi David Atkin dan Dave Donaldson (2015) menunjukkan bahwa di negara berkembang seperti Etiopia dan Nigeria, pengaruh jarak terhadap biaya dagang di dalam negeri jauh lebih besar dibandingkan di Amerika Serikat. Jarak, dengan kata lain, bekerja seperti pajak yang tak pernah diundangkan. El Nino, yang risikonya diperkirakan bertahan hingga Februari 2027, memang menaikkan harga di hulu, tetapi jaraklah yang melipatgandakannya di hilir, terutama di kawasan Sulampua. Cuaca akan berganti musim, tetapi jarak tidak. Selama ongkos logistik ke timur tetap mahal, setiap guncangan pasokan akan selalu tiba di Manado, Ternate, dan Wamena dalam ukuran yang lebih besar.

Mengisi Kapal yang Pulang

Kapal berangkat ke timur dengan palka penuh, tetapi kerap kembali nyaris kosong. Ekonom Woan Foong Wong (2022) menyebutnya efek pulang-pergi (round trip effect): ongkos satu arah tidak bisa dipisahkan dari muatan di arah sebaliknya. Implikasinya: kunci menekan harga di timur bukan hanya apa yang dikirim ke sana, melainkan juga apa yang bisa dijual dari sana. Tol laut sudah membuka jalannya; yang perlu dibangun adalah muatannya, mulai dari ikan beku, hasil kebun, hingga produk olahan daerah.

Lewat GPIPS Sulampua 2026, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah memperkenalkan bauran sinergi dan inovasi dalam payung Tallukarsa Pangan Sulampua, yang berarti tiga daya upaya: Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata. Ketiganya dapat dibaca sebagai upaya mengintegrasikan pengendalian inflasi secara end-to-end dari sisi produksi, distribusi, dan ekosistem. 

Karsa Daya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui sarana prasarana produktif serta komitmen pembiayaan perbankan bagi kelompok tani dan nelayan. Karsa Sambung diwujudkan melalui penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk komoditas penyumbang inflasi dan pelepasan kios pangan bergerak guna memperpendek rantai pasok hingga ke pasar. Karsa Tata berfokus pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan, melalui business matching kelompok tani dengan Koperasi Desa Merah Putih dan SPPG sebagai offtaker, sekolah lapang iklim bersama BMKG, serta pengembangan neraca pangan sebagai peringatan dini potensi defisit.

Sipatokkong sebagai Kebiasaan

Orang Bugis punya petuah: rebba sipatokkong, mali siparappe. Yang rebah saling menegakkan, yang hanyut saling mendamparkan. Sipatokkong, saling menopang, adalah sinergi dalam bahasa leluhur. Sipatokkong juga yang menjadi semangat utama di GPIPS Sulampua 2026. 

Elinor Ostrom (1990), peraih Nobel Ekonomi 2009, menunjukkan bahwa persoalan bersama paling efektif diatasi lewat aturan main dan rasa saling percaya, bukan oleh satu aktor sendirian. Inflasi pun bukan urusan satu lembaga karena inflasi nasional dibentuk oleh inflasi daerah, sehingga pusat dan daerah mesti bergerak serempak. Sinergi itu juga harus adil karena harga yang terjangkau bagi konsumen tidak boleh dibayar dengan harga murah di tingkat petani. Alih-alih memendekkan rantai semestinya menyejahterakan petani. 

Sementara itu, bagi masyarakat, inflasi pangan bukan sekadar angka, melainkan isi piring sehari-hari. Karena itu, keberhasilan pengendalian inflasi di daerah tidak diukur dari banyaknya nota kesepahaman, tetapi dari seberapa jauh komitmen itu menjadi kebiasaan: ketika satu daerah kering, daerah lain menopang; ketika satu kapal pulang kosong, daerah lain mengisinya.

Laut akan tetap luas, dan Maluku akan tetap jauh dari Jawa. Namun, jarak ekonomi bisa didekatkan selama kita mau saling menopang. Ukurannya mudah: dabu-dabu di Manado, colo-colo di Ternate, dan sambal di samping papeda kembali menjadi hal sederhana yang bisa dirayakan tiap hari.