Hak yang Diakui, Hutan yang Terjaga

Berbagai media memberitakan Polri menetapkan sedikitnya 138 orang dan 20 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan luas lahan terbakar 29.168,78 hektare, termasuk perusahaan penanaman modal asing dari Singapura dan Malaysia. Langkah ini patut dicatat, namun perlu tindakan korektif dan mendasar dalam pengelolaan hutan dan lahan ke depan. Di antaranya terkait pengelolaan hutan dan lahan berbasis pengakuan hak masyarakat adat atas wilayah adat dan hutan adatnya.

Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) melakukan analisis spasial titik panas pada wilayah adat dan hutan adat. Hingga 26 Oktober 2026, satelit NASA mencatat 94.264 titik panas di dalam wilayah adat Indonesia. Angka itu setara 17% dari seluruh titik panas nasional, naik dari kisaran 9%-15% pada 2015-2025. Empat puluh persennya berada di Kalimantan. Musim kebakaran tahun ini menjadi salah satu yang terburuk dalam satu dekade.

Agregat angka titik api itu tidak muncul merata. Analisis BRWA atas data titik panas NASA FIRMS dan data registrasi wilayah adat menunjukkan bahwa sebaran kebakaran sangat berkaitan dengan dua hal. Pertama, apakah hak masyarakat adat atas wilayahnya sudah diakui negara. Kedua, apakah wilayah itu dikepung izin usaha.

BRWA mencatat 1.698 wilayah adat seluas 36,4 juta hektare. Data wilayah adat dibagi dalam empat kelompok berdasarkan status pengakuan (surat keputusan penetapan pemerintah daerah atau surat keputusan hutan adat dari Menteri Kehutanan) dan keberadaan izin (Hak Guna Usaha (HGU), Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan (PBPH), Izin Usaha Pertambangan, dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan) di dalam atau dalam radius 5 kilometer dari batas wilayah adat.

Hasilnya sangat kontras. Wilayah adat yang diakui dan bebas izin hanya 119 atau 7% dari seluruhnya, tetapi menyumbang 418 titik panas atau 0,4%. Sebaliknya, 929 wilayah adat yang belum diakui dan dikepung izin, 55% dari jumlah wilayah adat, menyumbang 65.400 titik panas atau 69%.

Pada 171 wilayah adat yang hutan adatnya telah ditetapkan Menteri Kehutanan terdapat 1.530 titik panas (1,6%), sementara 1.292 wilayah adat yang sama sekali belum diakui terdapat 74.500 titik (79%).

Polanya terlihat jelas di lapangan. Wilayah adat yang sudah diakui negara cenderung lebih terjaga dari kebakaran. Kasepuhan Cibedug (Lebak, Banten) luasnya 2.137,84 hektare tidak mencatat satu pun titik panas selama tahun 2026. Di Menua Sungai Utik (Kapuas Hulu, Kalimantan Barat) yang sudah diakui dan bebas izin dengan luas wilayah adat 10.087,44 hektare, tercatat 11 titik panas dalam periode yang sama. Seluruh titik panas terjadi hanya pada bulan Agustus dan berada di lahan pertanian.

Di Jambi, 18 wilayah adat yang diakui dan bebas izin hanya mencatat satu titik panas pada 2026, sedangkan 12 wilayah adat yang belum diakui dan dikepung izin mencatat 838 titik. Di Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, wilayah adat Datu Majampana di Hulu Sungai Selatan yang sudah ditetapkan dan bebas izin tidak terbakar sama sekali, sementara wilayah adat Meratus di Tanah Bumbu yang semuanya dekat izin mencatat 1.411 titik panas.

Apa yang menjelaskan pola ini? Kepastian hak memberi landasan yang diakui negara bagi masyarakat adat untuk menolak segala pemanfaatan hutan dan lahan yang berpotensi merusak ruang hidupnya. Masyarakat adat juga memiliki kearifan lokal dalam memanfaatkan dan menjaga aset penghidupan serta menerapkan sanksi adat, termasuk kepada pihak luar. Ini sejalan dengan pemikiran Ostrom (1990), sumber daya bersama terjaga ketika penggunanya memiliki batas yang jelas, otoritas pemantauan dan penjagaan wilayah, aturan adat dipatuhi dan diakui pihak luar.

Bagaimana pada wilayah adat yang sudah diakui, masih terdapat titik panas yang banyak? Selembar surat keputusan pemerintah belum cukup. Wilayah adat yang sudah diakui tetapi masih ada izin di dalam atau sekitarnya mencatat 19.346 titik panas di 287 wilayah adat, dan hanya 47% yang bebas titik panas, jauh dari 77% pada wilayah adat yang diakui dan bebas izin. 

Di Kalimantan, 94% wilayah adat berada dalam radius 5 kilometer dari izin. Hanya 7 dari 570 wilayah adat di sana yang diakui dan bebas izin; ketujuhnya hanya mencatat 14 titik panas, dibanding 27.791 titik di 434 wilayah adat yang belum diakui dan dikepung izin.

Kasus Kedamangan Kamipang di Katingan, Kalimantan Tengah, menjadi pelajaran. Wilayah adat ini sudah ditetapkan, tetapi mencatat 4.062 titik panas pada 2026, melampaui rekor 2015 sebesar 2.990. Sebanyak 87% berada di lahan gambut, dan HGU serta PBPH berada di dalam wilayahnya. Gambut yang telanjur kering terbakar melintasi batas kelola. Pengakuan di atas kertas tidak menolong ketika lanskapnya sudah rusak dan dikepung izin.

Tentu ada batas tafsir. Analisis ini menunjukkan keterkaitan, bukan sebab-akibat; lokasi, iklim, dan jenis lahan ikut berpengaruh. Titik panas menandai api aktif pada piksel sekitar 375 meter, bukan luas area terbakar, dan keberadaannya di suatu areal tidak menunjukkan siapa penyebabnya. Kelompok wilayah adat yang diakui dan bebas izin pun masih kecil (119 wilayah adat) dan banyak berada di luar Kalimantan dan Sumatera. Namun, kecilnya kelompok itu sendiri adalah temuan: masih sangat sedikit wilayah adat yang haknya benar-benar dipulihkan.

Karena itu, pengakuan wilayah adat layak diperlakukan sebagai bagian strategi pencegahan karhutla, bukan sekadar urusan keadilan sosial. Hak masyarakat adat atas wilayahnya tidak bergantung pada manfaat itu. Hak tersebut dijamin konstitusi dan ditegaskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. Manfaat bagi pencegahan kebakaran adalah alasan tambahan untuk segera memenuhinya.

Ada lima langkah yang mendesak. Pertama, percepat penetapan pengakuan wilayah adat oleh pemerintah daerah dan penetapan hutan adat oleh Menteri Kehutanan. Kedua, bebaskan ruang kelola masyarakat adat dari izin. Tinjau izin yang tumpang tindih dan jangan terbitkan izin baru di dalam maupun di sekitar wilayah adat. Ketiga, dukung pemulihan gambut di wilayah adat melalui sekat kanal, pembasahan, dan dukungan kepada masyarakat adat peduli api. Keempat, masukkan peta wilayah adat ke dalam sistem peringatan dini dan pengendalian karhutla pemerintah. Kelima, tegakkan hukum terhadap korporasi yang terbukti lalai atau sengaja membakar di arealnya, dengan pidana, eksekusi denda, pencabutan izin, dan kewajiban pemulihan.

Setiap musim kemarau kita menghitung titik api, menyalahkan cuaca dan iklim. Data tahun ini mengajak kita menghitung hal lain: siapa yang berhak menjaga hutan, dan apakah negara sudah mengakuinya. Mengakui hak masyarakat adat atas wilayahnya adalah bagian dari solusi pencegahan kebakaran.